SERTIFIKASI ACM DAN IEEE

 

Nama           : Louise Ester G S

Npm            : 11108158

Kelas           : 4 KA21

 

SERTIFIKASI ACM DAN IEEE

 

  1. A.     ACM (Association for Computing Machinery)

ACM (Association for Computing Machinery) atau Asosiasi untuk Permesinan Komputer adalah sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama didunia yang didirikan pada tahun 1947 yang berpusat diKotaNew York.. Anggota ACM sekitar 78.000 terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik akan komputer.

ACM diatur menjadi 170 bagian lokal dan 34 SIG atau grup minat khusus (special interest groups), SIGs melakukan banyak kegiatan, seperti SIGGRAPH, SIGPLAN dan SIGCOMM, mensponsori konferensi teratur yang menjadi terkenal sebagai acara utama untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. SIG juga menerbitkan sejumlah jurnal khusus, majalan, dan surat berita.

SIGs merupakan Kelompok Minat Khusus ACM Mewakili hampir setiap wilayah utama dari komputasi, menawarkan kekayaan konferensi, publikasi, dan kegiatan pada skala lokal –global. SIGs sendiri terdiri dari beberapa kelompok atau bagian, antara lain :

 

1. SIGACCESS

Kelompok Khusus ACM akses computing yang bertujuan untuk mempromosikan kepentingan profesional komputasi personil dengan cacat fisik dan penerapan komputasi dan teknologi informasi dalam memecahkan masalah cacat yang relevan.SIGACCESS juga berusaha untuk mendidik masyarakat untuk mendukung karir bagi penyandang cacat.

 

2. SIGACT

Kelompok Khusus Algoritma dan Teori Komputasi adalah sebuah organisasi internasional yang mendorong dan mempromosikan penemuan dan penyebaran berkualitas tinggi, penelitian dalam ilmu komputer teoritis (TCS), analisis formal perhitungan yang efisien dan proses komputasi. TCS mencakup berbagai topik termasuk algoritma, struktur data, kompleksitas komputasi, komputasi paralel dan terdistribusi, perhitungan probabilistik, perhitungan kuantum, teori automata, teori informasi, kriptografi, semantik program dan verifikasi, pembelajaran mesin, biologi komputasi, ekonomi komputasi, komputasi geometri, dan nomor teori komputasi dan aljabar.

 

  1. 3.      SIGAda

Kelompok Khusus yang bergelut dan menekuni tentang Bahasa Pemrograman Ada, menyediakan forum pada semua aspek dari bahasa Ada dan teknologi, termasuk penggunaan, pendidikan, standardisasi, metode desain, dan implementasi kompiler. Teknologi pendukung yang berfokus pada SIGAda termasuk rekayasa perangkat lunak, proses pengembangan perangkat lunak, teknologi objek, komputer bidang pendidikan sains, alat, Obyek Permintaan Arsitektur Umum Broker (CORBA), dan Java.

 

  1. 4.       SIGAPP

Kelompok Khusus Komputasi Terapan, menawarkan praktisi dan peneliti kesempatan untuk berbagi kepentingan bersama dalam aplikasi yang inovatif, transfer teknologi, komputasi eksperimental, penelitian strategis, dan pengelolaan komputasi. SIG ini juga mempromosikan kerjasama luas di kalangan bisnis, pemerintah, dan program komputasi akademis.

 

 

 

 

  1. 5.       SIGART

SIGART adalah kelompok minat khusus Kecerdasan Buatan, terdiri dari studi intelijen dan realisasi dalam sistem komputer. Misi SIGART adalah untuk mempromosikan dan mendukung AI yang terkait konferensi.

 

ACM telah menciptakan sebuah perpustakaan digital dimana membuat banyak publikasi yang tersedia. perpustakaan digital ACM adalah koleksi terbesar di dunia informasi tentang mesin komputasi dan berisi arsip jurnal, majalah, prosiding konferensi online, dan isu-isu terkini publikasi ACM. online termasuk forum yang disebut Ubiquity dan Tech News yang berisi informasi terbaru tentang dunia IT. ACM juga mensponsori acara yang berhubungan dengan ilmu komputer seperti ACM International Collegiate Programming Contest (ICPC) yang mendunia, dan telah mensponsori beberapa acara lainnya, seperti pertandingan catur antara Garry Kasparovdan komputer IBM Deep Blue.

 

Pesaing utama ACM adalah IEEE Computer Society . Sulit untuk generalisasi akurat tentang perbedaan antara keduanya, tetapi ACM berfokus pada teori ilmu komputer dan aplikasi pengguna akhir sementara IEEE lebih memfokuskan pada perangkat keras dan masalah standardisasi. berikut ini adalah kurikulum ilmu komputer tahun 2010 standar ACM, antara lain :

 

1.         Computer Engeneers ( Teknik Komputer ). Teknik komputer (CE) siswa mempelajari desain hardware digital dan perangkat lunak termasuk sistem komunikasi, sistem dan perangkat komputer. Bagi mereka, program ini difokuskan pada perangkat digital dan antarmuka dengan pengguna dan perangkat lainnya. Suatu daerah penting dalam komputasi rekayasa adalah pengembangan embedded system. Perangkat seperti ponsel, pemutar audio digital, perekam video digital, sistem alarm, mesin sinar-x, dan alat-alat bedah laser yang semua memerlukan integrasi hardware dan perangkat lunak tertanam, dan semua hasil rekayasa komputer.

 

2.         Computer Saints ( Ilmu Komputer ). mencakup kisaran dari teori melalui pemrograman untuk memotong-tepi pengembangan solusi komputasi. Ilmu komputer menawarkan landasan yang memungkinkan lulusan untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan ide-ide baru. Karya ilmuwan komputer jatuh ke dalam tiga kategori:

 

a.         Merancang dan membangunperangkat lunak

b.         Mengembangkan cara – cara efektif untuk memecahkan masalah komputasi seperti menyimpaninformasi dalam Database, Pengiriman data melalui JAringan atau menyediakan pendekatan baru untuk masalah kemanan; dan

c.         Menyusun baru dan lebih baik cara menggunakan komputer dan mengatasi tantangan khusus di bidang – bidang seperti rbotika, Visi Komputer, atau forensic digital (meskipun ini spesialisasi tidak tersedia disemua program ilmu komputer) kebanyakan program komputer ilmu memerlukan beberapa latar belakang matematika, untuk itu kita perlu mempertimbangkan apa yang terlibatdala jalur karier di daerah masing – masing, antara lain :

c.1    Karir jalur 1 : merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak. Hal ini mengacu pada karya pengembangan perangkat lunak yang telah berkembang untuk memasukkan aspek pengembangan web, desain interface, masalah keamanan, komputasi mobile, dan sebagainya. Ini adalah jalan karir yang mayoritas lulusan ilmu komputer ikuti. Sementara gelar sarjana umumnya cukup untuk masuk ke jenis karir, profesional banyak perangkat lunak kembali ke sekolah untuk mendapatkan gelar master terminal. (Jarang adalah doktor yang terlibat.) Peluang karir terjadi dalam berbagai macam pengaturan termasuk perusahaan perangkat lunak besar atau kecil, layanan komputer besar atau kecil perusahaan, dan organisasi besar dari semua jenis (industri, pemerintah, perbankan, kesehatan, dll). Program gelar dalam rekayasa perangkat lunak juga mendidik siswa untuk jalur karier.

 

c.2   Jalur Karir 2: Merancang cara-cara baru untuk menggunakan komputer. Hal ini mengacu pada inovasi dalam penerapan teknologi komputer. Sebuah jalur karir di bidang ini dapat melibatkan pekerjaan lulusan maju, diikuti dengan posisi di sebuah universitas riset atau penelitian industri dan laboratorium pengembangan, yang dapat melibatkan aktivitas kewirausahaan seperti ini terlihat selama booming dot-com pada tahun 1990-an, atau dapat melibatkan kombinasi dari keduanya.

c.3        Jalur Karir 3: Mengembangkan cara-cara efektif untuk memecahkan masalah komputasi. Hal ini mengacu pada aplikasi atau perkembangan teori ilmu komputer dan pengetahuan tentang algoritma untuk memastikan solusi terbaik untuk masalah komputasi intensif. Sebagai masalah praktis, jalur karir dalam pengembangan teori ilmu komputer baru biasanya membutuhkan kerja lulusan untuk Ph.D. tingkat, diikuti oleh posisi di sebuah universitas riset atau penelitian industri dan pengembangan laboratorium.

c.4        Jalur Karir 4: Perencanaan dan pengelolaan infrastruktur teknologi organisasi. Ini adalah jenis pekerjaan yang teknologi informasi yang baru (TI) program eksplisit bertujuan untuk mendidik siswa.

 

Karir jalur 2 dan 3 adalah merupakan domain lulusan ilmu komputer. Karir jalur 1 dan 4 telah menelurkan jurusan baru dalam rekayasa perangkat lunak dan teknologi informasi, masing-masing, dan sistem informasi lulusan sering mengikuti jalan Karir 1 juga. Ilmuwan komputer terus mengisi posisi-posisi ini, tapi program dalam rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi, dan sistem informasi menawarkan jalur alternatif untuk karir ini.

 

 

 

 

3.         Information System ( Sistem Informasi ). bersangkutan dengan informasi bahwa sistem komputer dapat memberikan untuk membantu sebuah perusahaan, non-profit atau organisasi pemerintah dalam mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Hal ini juga berkaitan dengan proses yang perusahaan dapat menerapkan dan meningkatkan menggunakan teknologi informasi. IS profesional harus memahami faktor-faktor baik teknis dan organisasional, dan harus dapat membantu organisasi menentukan bagaimana informasi dan teknologi memungkinkan proses bisnis dapat memberikan dasar untuk kinerja organisasi yang unggul.

4.         Software Engineers ( Rekayasa Perangkat Lunak ). Rekayasa perangkat lunak (SE) yang bersangkutan dengan mengembangkan dan memelihara sistem perangkat lunak yang berperilaku andal dan efisien, terjangkau untuk mengembangkan dan memelihara, dan memenuhi semua persyaratan bahwa pelanggan telah ditetapkan untuk mereka. Hal ini penting karena dampak besar, sistem perangkat lunak yang mahal dan peran perangkat lunak dalam keselamatan-aplikasi.

REKAYASA PERANGKAT LUNAK BERFOKUS PADA PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN MELAMPAUI PEMROGRAMAN UNTUK MENYERTAKAN HAL-HAL SEPERTI MEMUNCULKAN KEBUTUHAN PELANGGAN, DAN MERANCANG DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK. SISWA BELAJAR SE BAGAIMANA MENILAI KEBUTUHAN PELANGGAN DAN MENGEMBANGKAN PERANGKAT LUNAK BERGUNA YANG MEMENUHI KEBUTUHAN TERSEBUT.

 

 

 

 

 

  1. B.     IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli dibidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar- standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi- teknologi baru dalam semua aspek dalam industry dan rekayasa (engineering), yang mencakup telekomunikasi, jaringa nkomputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika.

Tujuan inti IEEE adalah mendorong inovasi teknologi dan kesempurnaan untuk kepentingan kemanusiaan, sedangkan visi IEEE adalah akan menjadi penting untuk masyarakat teknis global dan professional teknis dimana-mana dan dikenal secara universal untuk kontribusi teknologi dan teknis yang professional dalam meningkatkan kondisi perkembangan global. Standar dalam IEEE adalah mengatur fungsi, kemampuan dan interoperabilitas dari berbagai macam produk dan layanan yang mengubah cara orang hidup, bekerja dan berkomunikasi.

Perbedaan antara ACM dan IEEE adalah, ACM berfokus pada ilmu komputer teoritis dan aplikasi pengguna akhir, sementara IEEE lebih memfokuskan pada masalah-masalah hardware dan standardisasi. Cara lain untuk menyatakan perbedaan yaitu ACM adalah ilmuwan komputer dan IEEE adalah untuk insinyur listrik, meskipun subkelompok terbesar adalah IEEE Computer Society.

 

Berikut ini adalah sertifikasi Profesional dalam beberapa bidang berdasarkan yang ditawarkan IEEE, yaitu :

 

  1. biometrik profesional bersetifikat (Certificied Biometrics Profesional) : Para CBP IEEE menetapkan standar dasar pengetahuan dalam industri biometrik. Individu yang lulus ujian IEEE CBP siap untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat kemahiran yang diperlukan untuk melakukan dalam suatu cara yang kompeten dan efektif.

 

  1. Asosiasi Pengembangan Perangkat Lunak ( Certificied Software Development Associate) :Paraprofesional CSDA ditujukan untuk lulus insinyur perangkat lunak dan entry-level perangkat lunak profesional dan berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara pengalaman pendidikan dan dunia nyata persyaratan kerja. Para CSDA adalah langkah pertama menuju menjadi Software Bersertifikat Professional Development CSDP
  2. pengembangan Perangkat Lunak Profesional Bersertifkat ( Certificied Software Development Profesional ) :Paraprofesional CSDP dimaksudkan untuk karir tingkat menengah profesional pengembangan perangkat lunak yang ingin mengkonfirmasi kemampuan mereka praktik pengembangan perangkat lunak standar dan maju dalam karir mereka.
  3. Rekayasa Teknologi Komunikasi Nirkabel ( Wireless Certificied Engineers Tecnology ) : Para WCET membantu profesional nirkabel mendapatkan pengakuan sebagai profesional yang memiliki pengetahuan yang diperlukan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi tantangan hari ini dan nanti.

 

Rekayasa Perangkat Lunak Kode Etik dan Profesional Praktek (Versi 5.2) seperti yang direkomendasikan oleh ACM / IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Etika dan Profesional Praktek dan bersama-sama disetujui oleh ACM dan IEEE-CS sebagai standar untuk mengajar dan berlatih perangkat lunak rekayasa.

 

Versi kode singkat merangkum aspirasi pada tingkat tinggi abstraksi tersebut; klausa yang disertakan dalam versi lengkap memberikan contoh-contoh dan rincian tentang bagaimana aspirasi ini mengubah cara kita bertindak sebagai profesional rekayasa perangkat lunak. Without the aspirations, the details can become legalistic and tedious; without the details, the aspirations can become high sounding but empty; together, the aspirations and the details form a cohesive code. Tanpa aspirasi, rincian bisa menjadi legalistik dan membosankan; tanpa rincian, aspirasi dapat menjadi tinggi terdengar tapi kosong; bersama-sama, aspirasi dan rincian bentuk kode kohesif.

 

Software engineers shall commit themselves to making the analysis, specification, design, development, testing and maintenance of software a beneficial and respected profession. insinyur Perangkat Lunak harus berkomitmen untuk membuat analisis, spesifikasi, desain, pengembangan, pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak dan dihormati profesi menguntungkan. In accordance with their commitment to the health, safety and welfare of the public, software engineers shall adhere to the following Eight Principles: Sesuai dengan komitmen mereka untuk kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, insinyur perangkat lunak harus mematuhi Delapan Prinsip berikut :

 

1. 1. PUBLIC – Software engineers shall act consistently with the public interest. UMUM – Software insinyur harus bertindak secara konsisten dengan kepentingan publik.

 

2. 2. CLIENT AND EMPLOYER – Software engineers shall act in a manner that is in the best interests of their client and employer consistent with the public interest. KLIEN dan majikan – Software insinyur harus bertindak dengan cara yang adalah kepentingan terbaik klien mereka dan majikan yang konsisten dengan kepentingan publik.

 

3. 3. PRODUCT – Software engineers shall ensure that their products and related modifications meet the highest professional standards possible. PRODUK – Software insinyur harus memastikan bahwa produk dan modifikasi yang terkait dengan memenuhi standar profesional tertinggi mungkin.

 

4. 4. JUDGMENT – Software engineers shall maintain integrity and independence in their professional judgment. PENGHAKIMAN – Software insinyur harus mempertahankan integritas dan kemandirian dalam penilaian profesional mereka.

 

5. 5. MANAGEMENT – Software engineering managers and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance. MANAJEMEN – Rekayasa Perangkat Lunak manajer dan pemimpin harus berlangganan dan mempromosikan pendekatan etis kepada manajemen pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan.

 

6. 6. PROFESSION – Software engineers shall advance the integrity and reputation of the profession consistent with the public interest. PROFESI – Software insinyur harus memajukan integritas dan reputasi profesi yang konsisten dengan kepentingan publik.

 

7. 7. COLLEAGUES – Software engineers shall be fair to and supportive of their colleagues. Kolega – Software engineer harus bersikap adil dan mendukung rekan-rekan mereka.

 

8. 8. SELF – Software engineers shall participate in lifelong learning regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession. DIRI – Software insinyur harus berpartisipasi dalam belajar seumur hidup tentang praktek profesi mereka dan akan mempromosikan pendekatan etis untuk praktek profesi.

 

Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice (Full Version) Rekayasa Perangkat Lunak Kode Etik dan Praktek Profesional (Full Version)

 

PERBEDAAN CYBERLAW DIBERBAGAI NEGARA

 

Nama         : Louise Ester G S

Npm           : 11108158

Kelas          : 4 KA21

 

PERBEDAAN CYBERLAW DIBERBAGAI NEGARA

 

PENDAHULUAN

 

Banyak orang yang mengatakan bahwa dunia cyber (cyberspace) tidak dapat diatur. Cyberspace adalah dunia maya dimana tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Padahal ruang dan waktu seringkali dijadikan acuan hukum. Jika seorang warga Indonesia melakukan transaksi dengan sebuah perusahaan Inggris yang menggunakan server di Amerika, dimanakah (dan kapan) sebenarnya transaksi terjadi? Hukum mana yang digunakan?

 

Teknologi digital yang digunakan untuk mengimplementasikan dunia cyber memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi dengan sempurna seperti aslinya tanpa mengurangi kualitas data asilnya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya. Sebuah salian (fotocopy) dari dokumen yang ditulis dengan tangan memiliki kualitas lebih buruk dari aslinya. Seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen. Sementara itu dokumen yang dibuat oleh sebuah wordprocessor dapat digandakan dengan mudah, dimana dokumen “asli” dan “salinan” memiliki fitur yang sama. Jadi mana dokumen yang “asli”? Apakah dokumen yang ada di disk saya? Atau yang ada di memori komputer saat ini? Atau dokumen yang ada di CD-ROM atau flash disk? Dunia digital memungkinkan kita memiliki lebih dari satu dokumen asli.

Seringkali transaksi yang resmi membutuhkan tanda tangan untuk meyakinkan keabsahannya. Bagaimana menterjemahkan tanda tangan konvensional ke dunia digital? Apakah bisa kita gunakan tanda tangan yang di-scan, atau dengan kata lain menggunakandigitized signature? Apa bedanya digitized signature dengan digital signature dan apakah tanda tangan digital ini dapat diakui secara hukum?

 

Tanda tangan ini sebenarnya digunakan untuk memastikan identitas. Apakah memangdigital identity seorang manusia hanya dapat diberikan dengan menggunakan tanda tangan? Dapatkah kita menggunakan sistem biometrik yang dapat mengambil ciri kita dengan lebih akurat? Apakah e-mail, avatardigital dignaturedigital certificate dapat digunakan sebagai identitas (dengan tingkat keamanan yang berbeda-beda tentunya)?

Semua contoh-contoh (atau lebih tepatnya pertanyaan-pertanyaan) di atas menantang landasan hukum konvensional. Jadi, apakah dibutuhkan sebuah hukum baru yang bergerak di ruang cyber, sebuah cyberlaw? Jika dibuat sebuah hukum baru, manakah batas teritorinya? Riil atau virtual? Apakah hukum ini hanya berlaku untukcybercommunity – komunitas orang di dunia cyber yang memiliki kultur, etika, dan aturan sendiri – saja? Bagaimana jika efek atau dampak dari (aktivitas di) dunia cyber ini dirasakan oleh komunitas di luar dunia cyber itu sendiri?

Atau apakah kita dapat menggunakan dan menyesuaikan hukum yang sudah ada saat ini?

Kata “cyber” berasal dari “cybernetics,” yaitu sebuah bidang studi yang terkait dengan komunikasi dan pengendalian jarak jauh. Norbert Wiener merupakan orang pertama yang mencetuskan kata tersebut. Kata pengendalian perlu mendapat tekanan karena tujuannya adalah “total control.” Jadi agak aneh jika asal kata cyber memiliki makna dapat dikendalikan akan tetapi dunia cyber tidak dapat dikendalikan.

 

CYBERLAW

 

Cyberlaw merupakan salah satu solusi dalam menangani kejahatan di dunia maya yang kian meningkat jumlahnya. Cyberlaw bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan suatu kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime. Tetapi Cyberlaw tidak akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan ahli dalam bidangnya. Tingkat kerugian yang ditimbulkan dari adanya kejahatan dunia maya ini sangatlah besar dan tidak dapat dinilai secara pasti berapa tingkat kerugiannya. Tetapi perkembangan cyberlaw di Indonesia ini belum bisa dikatakan maju. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Maret 2008 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Sejak dikeluarkannya UU ITE ini, maka segala aktivitas didalamnya diatur dalam undang-undang tersebut. Cyberlaw ini sudah terlebih dahulu diterapkan di Negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan lain sebagainya.

 

 

 

 

INDONESIA

 

Indonesia memang baru belakangan ini serius menanggapi kejadian-kejadian yang ada di dunia maya. Dari dulu undang-undang untuk dunia cyber dan pornografi hanya menjadi topik yang dibicarakan tanpa pernah serius untuk direalisasikan. Tapi sekarang Indonesia telah memiliki Cyberlaw yang biasa disebut UU ITE.

Secara umum, bisa kita simpulkan bahwa UU ITE boleh disebut sebuah cyberlaw karena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya. Mungkin anda sedikit malas membaca pasal-pasal ITE yang tidak sedikit itu sehingga secara garis besar UU ITE dapat disimpulkan sebagai berikut:

  • Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas)
  • Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP
  • UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayahIndonesiamaupun di luarIndonesiayang memiliki akibat hukum diIndonesia
  • Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual
  • Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):
  1. Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
  2. Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
  3. Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
  4. Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)
  5. Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
  6. Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
  7. Pasal 33 (Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?))
  8. Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik(phising?))

Namun UU ITE Indonesia masih banyak harus mengalami revisi dan pembaruan, karena masih belum lengkapnya aturan-aturan untuk pelanggaran di dunia maya. Seperti masalah spamming, penyebaran spam sangat mengganggu pengguna internet.

 

Undang-Undang Dunia Maya

 

Undang-Undang Dunia Maya di Amerika Serikat

• Electronic Signatures in Global and National Commerce Act

• Uniform Electronic Transaction Act

• Uniform Computer Information Transaction Act

• Government Paperwork Elimination Act

• Electronic Communication Privacy Act

• Privacy Protection Act

• Fair Credit Reporting Act

• Right to Financial Privacy Act

• Computer Fraud and Abuse Act

• Anti-cyber squatting consumer protection Act

• Child online protection Act

• Children’s online privacy protection Act

• Economic espionage Act

• “No Electronic Theft” Act

Undang-Undang Khusus:

• Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)

• Credit Card Fraud Act

• Electronic Communication Privacy Act (ECPA)

• Digital Perfomance Right in Sound Recording Act

• Ellectronic Fund Transfer Act

• Uniform Commercial Code Governance of Electronic Funds Transfer

• Federal Cable Communication Policy

• Video Privacy Protection Act

Undang-Undang Sisipan:

• Arms Export Control Act

• Copyright Act, 1909, 1976

• Code of Federal Regulations of Indecent Telephone Message Services

• Privacy Act of 1974

• Statute of Frauds

• Federal Trade Commision Act

• Uniform Deceptive Trade Practices Act

Undang-Undang Dunia Maya di Eropa

Undang-Undang Khusus:

  • Convention on Cybercrime, 23.XI.2001

Undang-Undang Sisipan:

• E-Privacy Directive 2002/58/EC: Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in Electronic Communication Sector

• E-Commerce Directive 2000/31/EC: Legal Aspects of Information Society Services, in Particular Electronic Commerce, in th eInternet Market.

• Telecommunications Privacy Directive 97/66/EC: Processing of Personal Data and th eProtection of Privacy in the Telecommunication Sector.

• Data Protection Directive 95/46/EC: Protection of Individuals with Regard the Processing of Personal Data and the Free Movement of Such Data.

 Undang-Undang Dunia Maya di Australia

• Digital Transaction Act

• Privacy Act

• Crimes Act

• Broadcasting Service Amendment (online service) Act

SINGAPORE

 

Singaporememiliki cyberlaw yaitu The Electronic Act (Akta Elektronik) 1998, Electronic Communication Privacy Act (Akta Privasi Komunikasi Elektronik) 1996.

The Electronic Transactions Act telah ada sejak 10 Juli 1998 untuk menciptakan kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik di Singapore yang memungkinkan bagi Menteri Komunikasi Informasi dan Kesenian untuk membuat peraturan mengenai perijinan dan peraturan otoritas sertifikasi di Singapura.

UU ini dibuat dengan tujuan:

  • Memudahkan komunikasi elektronik atas pertolongan arsip elektronik yang dapat dipercaya.
  • Memudahkan perdagangan elektronik, yaitu menghapuskan penghalang perdagangan elektronik yang tidak sah atas penulisan dan persyaratan tandatangan, dan untuk mempromosikan pengembangan dari undang-undang dan infrastruktur bisnis diperlukan untuk menerapkan menjamin / mengamankan perdagangan elektronik.
  • Memudahkan penyimpanan secara elektronik tentang dokumen pemerintah dan perusahaan.
  • Meminimalkan timbulnya arsip alektronik yang sama (double), perubahan yang tidak disengaja dan disengaja tentang arsip, dan penipuan dalam perdagangan elektronik, dll.
  • Membantu menuju keseragaman aturan, peraturan dan mengenai pengesahan dan integritas dari arsip elektronik.
  • Mempromosikan kepercayaan, integritas dan keandalan dari arsip elektronik dan perdagangan elektronik, dan untuk membantu perkembangan dan pengembangan dari perdagangan elektronik melalui penggunaan tandatangan yang elektronik untuk menjamin keaslian dan integritas surat menyurat yang menggunakan media elektronik.

 

 

Isi The Electronic Transactions Act mencakup hal-hal berikut:

  • Kontrak Elektronik: didasarkan pada hukum dagang online yang dilakukan secara wajar dan cepat serta untuk memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki kepastian hukum.
  • Kewajiban Penyedia Jasa Jaringan: mengatur mengenai potensi / kesempatan yang dimiliki oleh network service provider untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengambil, membawa, menghancurkan material atau informasi pihak ketiga yang menggunakan jasa jaringan tersebut. PemerintahSingapore merasa perlu untuk mewaspadai hal tersebut.
  • Tandatangan dan Arsip elektronik: Hukum memerlukan arsip/bukti arsip elektronik untuk menangani kasus-kasus elektronik, karena itu tandatangan dan arsip elektronik tersebut harus sah menurut hukum.

 

Di Singapore masalah tentang privasi,cyber crime,spam,muatan online,copyright,kontrak elektronik sudah ditetapkan. Namun, masalah perlindungan konsumen dan penggunaan nama domain belum ada rancangannya tetapi online dispute resolution sudah terdapat rancangannya.

 

 

MALAYSIA

 

Malaysia adalah salah satu negara yang cukup fokus pada dunia cyber, terbukti Malaysia memiliki Computer Crime Act (Akta Kejahatan Komputer) 1997, Communication and Multimedia Act (Akta Komunikasi dan Multimedia) 1998, dan Digital Signature Act (Akta Tandatangan Digital) 1997.

Digital Signature Act 1997 merupakan Cyberlaw pertama yang disahkan oleh parlemen Malaysia. Tujuan Cyberlaw ini, adalah untuk memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk menggunakan tanda tangan elektronik (bukan tanda tangan tulisan tangan) dalam hukum dan transaksi bisnis.

Computer Crimes Act 1997 menyediakan penegakan hukum dengan kerangka hukum yang mencakup akses yang tidak sah dan penggunaan komputer dan informasi dan menyatakan berbagai hukuman untuk pelanggaran yang berbeda komitmen.

Para Cyberlaw berikutnya yang akan berlaku adalah Telemedicine Act 1997. Cyberlaw ini praktisi medis untuk memberdayakan memberikan pelayanan medis / konsultasi dari lokasi jauh melalui menggunakan fasilitas komunikasi elektronik seperti konferensi video.

Dan Communication and Multimedia Act (Akta Komunikasi dan Multimedia) 1998 yang mengatur konvergensi komunikasi dan industri multimedia dan untuk mendukung kebijakan nasional ditetapkan untuk tujuan komunikasi dan multimedia industri.

Communication and Multimedia Act (Akta Komunikasi dan Multimedia) 1998 kemudian disahkan oleh parlemen untuk membentuk Malaysia Komisi Komunikasi dan Multimedia yang merupakan peraturan dan badan pengawas untuk mengawasi pembangunan dan hal-hal terkait dengan komunikasi dan industri multimedia.

Tapi kali ini saya hanya membahas tentang Computer Crime Act, karena kita lebih fokus pada cybercrime. Secara umum Computer Crime Act, mengatur mengenai:

  • Mengakses material komputer tanpa ijin
  1. Menggunakan komputer untuk fungsi yang lain
  2. Memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya
  3. Mengubah / menghapus program atau data orang lain
  4. Menyalahgunakan program / data orang lain demi kepentingan pribadi

 

TUGAS ARTIKEL BAB 1 – BAB 10 ETIKA DAN PROFESIONALISME TSI #

TUGAS ARTIKEL BAB 1 – BAB 10

ETIKA DAN PROFESIONALISME TSI #

NAMA            : LOUISE ESTER GEOVANNI S

NPM               : 11108158

 

BAB I

I. PENGERTIAN ETIKA, PENGERTIAN PROFESI, CIRI KHAS PROFESI

A. PENGERTIAN ETIKA

     Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik. Perkembangan etika studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.

Pengertian Etika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah:

• Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.

• Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak

• Nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat

CARA PENILAIAN BAIK DAN BURUK

 

Menurut Ajaran Agama, Adat Kebiasaan, Kebahagiaan, Bisikan Hati (Intuisi), Evolusi, Utilitarisme, Paham Eudaemonisme, Aliran Pragmatisme, Aliran Positivisme, Aliran Naturalisme, Aliran Vitalisme, Aliran Idealisme, Aliran Eksistensialisme, Aliran Marxisme, Aliran Komunisme

Kriteria perbuatan baik atau buruk yang akan diuraikan di bawah ini sebatas berbagai aliran atau faham yang pernah dan terus berkembang sampai saat ini. Khusus penilaian perbuatan baik dan buruk menurut agama, adapt kebiasaan, dan kebudayaan tidak akan dibahas disini.

B. Pengertian Profesi

Profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menafkahi diri dan keluarganya dimana profesi tersebut diatur oleh Etika Profesi dimana Etika Profesi tersebut hanya berlaku sesama Profesi tersebut.

menurut DE GEORGE, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi dan profesional menurut DE GEORGE :

PROFESI, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.

Arti Profesi Terbagi Menjadi 2, Yaitu :

• Umum : Sering Kita Artikan Dengan “Pekerjaan” Atau “Job” Kita Sehari-Hari.
•   Khusus : “Jabatan Seseorang Walau Profesi Tersebut Tidak Bersifat Komersial”.

C. CIRI KHAS PROFESI

Menurut Artikel Dalam International Encyclopedia Of Education, Ada 10 Ciri Khas Suatu Profesi, Yaitu :

  1. Suatu Bidang Pekerjaan Yang Terorganisir Dari Jenis Intelektual Yang Terus Berkembang Dan Diperluas.
  2. Suatu Teknik Intelektual.
  3. Penerapan Praktis Dari Teknik Intelektual Pada Urusan Praktis.
  4. Suatu Periode Panjang Untuk Pelatihan Dan Sertifikasi.
  5. Beberapa Standar Dan Pernyataan Tentang Etika Yang Dapat Diselenggarakan.
  6. Kemampuan Untuk Kepemimpinan Pada Profesi Sendiri.
  7. Asosiasi Dari Anggota Profesi Yang Menjadi Suatu Kelompok Yang Erat Dengan Kualitas Komunikasi Yang Tinggi Antar Anggotanya.
  8. Pengakuan Sebagai Profesi.
  9. Perhatian Yang Profesional Terhadap Penggunaan Yang Bertanggung Jawab Dari Pekerjaan Profesi.
  10. Hubungan Yang Erat Dengan Profesi Lain.

BAB II

II. PENGERTIAN PROFESIONALISME, CIRI – CIRI PROFESIONALISME, KODE ETIK PROFESIONAL

A. PENGERTIAN PROFESIONALISME

Profesionalisme adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaansesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukanoleh seorang profesional. Profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuaidengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gajisebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitasatau organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum di sebuah negara atauwilayah.

 

Profesionalisme menurut :

 

  1. KBBI, 1994

      Profesionalisme berasal dari kata profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion 

      dan memerlukan kepandaian khususuntuk menjalankannya.

 

2.     Longman, 1987

      Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran, atau kualiti dariseseorang yang professional.

 

  1. Wignjosoebroto, 1999

Profesionalisme adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannyakegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkankeahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan, serta ikraruntuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdianselalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengahdirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan

 

  1. Soedijarto (1990:57)

Mendefinisikan profesionalisme sebagai perangkat atribut-atribut yangdiperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standarkerja yang diinginkan.Dari pendapat ini, sebutan standar kerja merupakan faktor pengukuranatas bekerjanya seorang atau kelompok orang dalam melaksanakantugas.

 

5.   Philips (1991:43)

      Memberikan definisi profesionalisme sebagai individu yang bekerjasesuai dengan standar

      moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaantersebut.

 

 B. CIRI – CIRI PROFESIONALISME

Ciri-ciri profesionalisme:

  1. Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahirandalam menggunakan  peralatan tertentu yang diperlukan dalampelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.
  2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisissuatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepatserta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasarkepekaan. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punyakemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yangterbentang di hadapannya. Punya sikap mandiri berdasarkankeyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak danmenghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yangterbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya

 

 

 

 

C. KODE ETIK (CODE OF CONDUCT) PROFESIONAL

Ada3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

 

  1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesitentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
  2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakatatas profesi yang bersangkutan (kalanggan sosial).
  3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasiprofesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbedasatu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatunegara tidak sama.Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkandalam kode etik (Code of conduct) profesi, yaitu :

 

  1. Standar – standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya
  2. Standar – standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau merekamenghadapi dilemma – dilema etika dalam pekerjaan.
  3. Standar- standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau namadan fungsi – fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan – kelakuan yang jahat dari anggota – anggota tertentu.
  4. Standar – standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan moral – moral dari komunitas, dengan demikian standar – standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab UU etika(kode etik) profesi dalam pelayanannya

 

BAB III

III. MODUS – MODUS KEJAHATAN DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGERTIAN CYBER CRIME

Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata). Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan ekses negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas.

Kriminalitas di internet atau cybercrime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Cybercrime merupakan fenomena sosial yang membuka cakrawala keilmuan dalam dunia hukum, betapa suatu kejahatan yang sangat dasyat dapat dilakukan dengan hanya duduk manis di depan komputer. Cybercrime merupakan sisi gelap dari kemajuan tehnologi komunikasi dan informasi yang membawa implikasi sangat luas dalam seluruh bidang kehidupan karena terkait erat dengan economic crime dan organized crimes.

Jenis-jenis kejahatan di internet terbagi dalam berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Versi lain membagi cybercrime menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan.

B. MODUS OPERANDI

Menurut RM. Roy Suryo dalam Warta Ekonomi No. 9, 5 Maret 2001 h.12, kasus-kasus cybercrime yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada tiga jenis berdasarkan modusnya, yaitu :

1. Pencurian Nomor Kartu Kredit.

Menurut Rommy Alkatiry (Wakil Kabid Informatika KADIN), penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus cybercrime terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau on-line. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restaurant, hotel atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet.

2. Memasuki, memodifikasi atau merusak homepage (hacking)

Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku hacker Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker sudah memasuki sistem perbankan dan merusak data base bank.

3. Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau spamming.

Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui e-mail. Menurut RM. Roy Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya.

KASUS-KASUS COMPUTER CRIME/CYBER CRIME

Dunia perbankan melalui Internet (e-banking) Indonesia dikejutkan oleh ulah seseorang bernama Steven Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Central Asia, (BCA). Steven membeli domain-domain dengan nama mirip http://www.klikbca.com (situs asli Internet banking BCA), yaitu domain http://www.klik-bca.com, kilkbca.com, clikbca.com, klickca.com, dan klikbac.com. Isi situs-situs plesetan ini nyaris sama. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli maka nasabah tersebut masuk perangkap situs plesetan yang dibuat oleh Steven sehingga identitas pengguna (user id) dan nomor identitas personal (PIN) dapat diketahuinya. Diperkirakan, 130 nasabah BCA tercuri datanya. Menurut pengakuan Steven pada situs bagi para webmaster di Indonesia, http://www.webmaster.or.id tujuan membuat situs plesetan adalah agar publik berhati-hati dan tidak ceroboh saat melakukan pengetikan alamat situs (typo site), bukan untuk mengeruk keuntungan.

Kasus yang menghebohkan lagi adalah hacker bernama Dani Hermansyah, pada tanggal 17 April 2004 melakukan deface dengan mengubah nama-nama partai yang ada dengan nama-nama buah dalam website http://www.kpu.go.id yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu. Dikhawatirkan, selain nama-nama partai yang diubah bukan tidak mungkin angka-angka jumlah pemilih yang masuk di sana menjadi tidak aman dan bisa diubah.5 Kelemahan administrasi dari suatu website juga terjadi pada penyerangan terhadap website http://www.golkar.or.id milik partai Golkar. Serangan terjadi hingga 1577 kali melalui jalan yang sama tanpa adanya upaya menutup celah disamping kemampuan hacker yang lebih tinggi. Dalam hal ini teknik yang digunakan oleh hacker adalah PHP Injection dan mengganti tampilan muka website dengan gambar wanita sexy serta gorilla putih sedang tersenyum.

Dari realitas tindak kejahatan tersebut di atas bisa dikatakan bahwa dunia ini tidak lagi hanya melakukan perang secara konvensional akan tetapi juga telah merambah pada perang informasi.

Berita Kompas Cyber Media (19/3/2002) menulis bahwa berdasarkan survei AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di internet. Meski tidak disebutkan secara rinci kejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun WNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihak untuk mewaspadai kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul dari pengguna teknologi informasi (Heru Sutadi, Kompas, 12 April 2002, 30).

BAB IV

IV. IT FORANSICS

A. AUDIT

Audit teknologi informasi (Inggris: information technology (IT) audit atau information systems (IS) audit) adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari  infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain  dari  audit  teknologi  informasi  adalah  audit  komputer  yang  banyak  dipakai  untuk  menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam mencapai target organisasinya.

 

Jejak  audit  atau  log  audit  adalah  urutan  kronologis  catatan  audit,  yang  masing-masing  berisi  bukti langsung yang berkaitan dengan dan yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu proses bisnis atau fungsi sistem.

 

Catatan Audit biasanya hasil dari kegiatan seperti transaksi atau komunikasi oleh orang-orang individu, sistem, rekening atau badan lainnya. Audit IT sendiri berhubungan dengan berbagai macam ilmu, antara lain Traditional Audit, Manajemen  Sistem Informasi, Sistem Informasi Akuntansi,  Ilmu Komputer,  dan Behavioral Science. Audit IT bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan (availability), kerahasiaan (confidentiality), dan keutuhan (integrity) dari sistem informasi organisasi yang bersifat online atau real time.

 

B. AUDIT TRAIL

Audit trail sebagai “yang menunjukkan catatan yang telah mengakses sistem operasi komputer dan apa yang dia telah dilakukan selama periode waktu tertentu”.

Dalam telekomunikasi, istilah ini berarti catatan baik akses selesai dan berusaha dan jasa, atau data membentuk suatu alur yang logis menghubungkan urutan peristiwa, yang digunakan untuk melacak transaksi  yang  telah  mempengaruhi  isi  record.                                                                Dalam  informasi  atau  keamanan  komunikasi,  audit informasi berarti catatan kronologis kegiatan sistem untuk memungkinkan rekonstruksi dan pemeriksaan dari urutan peristiwa dan / atau perubahan dalam suatu acara.

 

Dalam penelitian keperawatan, itu mengacu pada tindakan mempertahankan log berjalan atau jurnal dari keputusan yang berkaitan dengan sebuah proyek penelitian, sehingga membuat jelas langkah-langkah yang diambil dan perubahan yang dibuat pada protokol asli. Dalam  akuntansi,   mengacu  pada  dokumentasi  transaksi  rinci  mendukung   entri  ringkasan  buku. Dokumentasi ini mungkin pada catatan kertas atau elektronik. Proses yang menciptakan jejak audit harus selalu berjalan dalam mode istimewa, sehingga dapat mengakses dan mengawasi semua tindakan dari semua pengguna, dan user normal tidak bisa berhenti / mengubahnya.  Selanjutnya,  untuk alasan yang sama, berkas jejak atau tabel database dengan jejak tidak boleh diakses oleh pengguna normal. Dalam apa yang berhubungan dengan audit trail, itu juga sangat penting untuk mempertimbangkan isu- isu tanggung jawab dari jejak audit Anda, sebanyak dalam kasus sengketa, jejak audit ini dapat dijadikan sebagai bukti atas kejadian beberapa.

 

 

Perangkat lunak ini dapat beroperasi dengan kontrol tertutup dilingkarkan, atau sebagai sebuah ‘sistem tertutup,  “seperti  yang  disyaratkan  oleh banyak  perusahaan  ketika  menggunakan  sistem  Audit  Trail.

 

C. REAL TIME AUDITS

Apa yang dimaksud Real Time Audit????

Dari beberapa sumber yang didapat yang dimaksud dengan Real Time Audit (RTA) adalah suatu sistem untuk mengawasi teknis dan keuangan sehingga dapat memberikan penilaian yang transparan status saat ini dari semua kegiatan dengan mengkombinasikan prosedur sederhana atau logis untuk merencanakan dan melakukan dana kegiatan, siklus proyek pendekatan untuk memantau kegiatan yang sedang berlangsung, dan penilaian termasuk cara mencegah pengeluaran yang tidak sesuai. Audit IT lebih dikenal dengan istilah EDP Auditing (Electronic Data Processing) yang digunakan untuk menguraikan dua jenis aktifitas yang berkaitan dengan komputer. Salah satu penggunaan istilah tersebut adalah untuk menjelaskan proses penelahan dan evaluasi pengendalian-pengendalian internal dalam EDP. Pada audit IT sendiri berhubungan dengan berbagai macam-macam ilmu, antara lain Traditional Audit, Manajemen Sistem Informasi, Sistem Informasi Akuntansi, Ilmu Komputer, dan Behavioral Science. Tujuan dari audit IT adalah untuk meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan (availability), kerahasiaan (confidentiality), dan keutuhan (integrity) dari sistem informasi organisasi yang bersifat online atau real time. Pada Real Time Audit (RTA) dapat juga menyediakan teknik ideal untuk memungkinkan mereka yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja karena sistem ini tidak mengganggu atau investor dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan tanpa menuntut waktu manajer.

Ada beberapa pendapat mengenai real time audit (RTA) dari dua sumber yang saya dapatkan. Ada yang mengartikan real time audit merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan teknis dan keuanagan sehingga dapat memberikan penilaian yang transparan status saat ini dari semua kegiatan, di mana pun mereka berada. Ada juga yang berpendapat bahwa real time audit adalah suatu proses kontrol pengujian terhadap infrastruktur teknologi informasi dimana berhubungan dengan masalah audit finansial dan audit internal secara online atau bisa dikatakn real time bisa disamakan dengan audit IT lebih dikenal dengan istilah EDP Auditing (Electronic Data Processing),  biasanya digunakan untuk menguraikan dua jenis aktifitas yang berkaitan dengan komputer.

 

 

 

 

 

Cara kerja Audit Trail

Audit Trail yang disimpan dalam suatu table

1. Dengan  menyisipkan  perintah  penambahan  record  ditiap query Insert,  Update  dan

   Delete

2. Dengan memanfaatkan fitur trigger pada DBMS. Trigger adalah kumpulan SQL

     statement, yang secara otomatis menyimpan log pada event INSERT, UPDATE, ataupun

     DELETE pada sebuah tabel.

 

Fasilitas Audit Trail

Fasilitas Audit Trail diaktifkan, maka setiap transaksi yang dimasukan ke Accurate, jurnalnya akan dicatat di dalam sebuah tabel, termasuk oleh siapa, dan kapan. Apabila ada sebuah transaksi yang di-edit, maka jurnal lamanya akan disimpan, begitu pula dengan jurnal barunya.

Hasil Audit Trail

Record Audit Trail disimpan dalam bentuk, yaitu :

1.   Binary File – Ukuran tidak besar dan tidak bisa dibaca begitu saja

2.   Text File – Ukuran besar dan bisa dibaca langsung

3.   Tabel.

 

Tools yang Digunakan Untuk IT Audit

Tool-Tool Yang Dapat Digunakan Untuk Mempercepat Proses Audit Teknologi Informasi, antara lain:

1. ACL

ACL  (Audit  Command  Language)  merupakan  sebuah  software  CAAT  (Computer  Assisted  Audit Techniques) yang sudah sangat populer untuk melakukan analisa terhadap data dari berbagai macam sumber.  http://www.acl.com/

2.Picalo

Picalo merupakan sebuah software CAAT (Computer Assisted Audit Techniques)  seperti halnya ACL

yang dapat dipergunakan untuk menganalisa data dari berbagai macam sumber. http://www.picalo.org/

 

3.Powertech Compliance Assessment

Powertech Compliance Assessment  merupakan automated audit tool yang dapat dipergunakan untuk mengaudit dan mem-benchmark user access to data, public authority to libraries, user security, system security,   system   auditing   dan   administrator   rights   (special   authority)   sebuah   server   AS/400.

http://www.powertech.com/

 

4.Nipper

Nipper  merupakan  audit  automation  software  yang  dapat  dipergunakan  untuk  mengaudit  dan  mem- benchmark konfigurasi sebuah router.  http://sourceforge.net/projects/nipper/

 

5.Nessus

Nessus merupakan sebuah vulnerability assessment software. http://www.nessus.org/

 

6.Metasploit

Metasploit Framework merupakan sebuah penetration testing tool. http://www.metasploit.com/

 

7.NMAP

NMAP merupakan open source utility untuk melakukan security auditing. http://www.insecure.org/nmap/

 

8.Wireshark

Wireshark merupakan network utility yang dapat dipergunakan untuk meng-capture paket data yang ada di dalam jaringan komputer.  http://www.wireshark.org/

 

 

 

IT Forensik

 

Keamanan komputer merupakan hal yang menarik untuk disimak. Perkembangan dunia IT yang sangat cepat telah melahirkan dimensi lain dari teknologi, yaitu kejahatan dengan peran computer sebagai alat utamanya. Istilah yang populer untuk modus ini disebut dengan cybercrime.

Adanya kecenderungan negative dari teknologi computer tersebut telah memunculkan berbagai permasalahan  baru, baik secara mikro karena hanya berefek pada tingkatan  personal/perseorangan, sampai kepada persoalan makro yang memang sudah pada wilayah komunal, publik, serta memiliki efek domino kemana-mana. Untuk negara yang sudah maju dalam IT-nya, pemerintahan setempat atau Profesional swasta bahkan telah membentuk polisi khusus penindak kejahatan yang spesifik menangani permasalahan-permasalahan ini. Cyber Police adalah polisi cyber yang diberikan tugas untuk menindak pelaku-pelaku   kriminalitas   di  dunia  cyber,  yang  tentu  saja  agak  sedikit  berbeda  dengan  polisi

‘konvensional’, para petugas ini memiliki kemampuan dan perangkat khusus dalam bidang komputerisasi.

 

Sejarah IT

 

Perkembangan  IT  bermula  apabila Generasi  Komputer  Digital  wujud.  Generasi  pertama  wujud  pada tahun  1951-1958.  Pada  ketika  itu  tiub  vakum  telah  digunakan  sebagai  elemen  logik  utama.  Input terhadap komputer menggunakan kad tebuk dan data disimpan dengan menggunakan storan luaran. Storan dalamannya pula menggunakan drum magnetik. Aturcara ditulis dalam bahasa mesin dan bahasa himpunan.

Generasi Kedua (1959-1963) menggantikan tiub vakum dengan transistor sebagai elemen logik utama. Pita magnetik dan cakera pula telah menggantikan  kat tebuk dan bertindak sebagai peralatan storan luaran. Bahasa pengaturcaraan aras tinggi digunakan untuk membuat aturcara seperti FORTRAN dan COBOL.

Transistor  pula telah digantikan  dengan litar bersepadu  pada  era Generasi  Ketiga  (1964-1979).  Pita magnetik  dan cakera menggantikan  kad tebuk  sepenuhnya  dan ingatan metal oksida semikonduktur (MOS) diperkenalkan. Bahasa lebih tinggi telah dibangunkan seperti BASIC.

Komputer  Generasi  Keempat  seperti hari ini menggunakan  litar bersepadu  berskala (LSI dan VLSI). Mikroprosessor mengandungi litar ingatan, logik dan kawalan direka dalam satu cip sahaja. Komputer

 

BAB V

V. PERBEDAAN BERBAGAI CYBER LAW DI BERBAGAI NEGARA

Banyak orang yang mengatakan bahwa dunia cyber (cyberspace) tidak dapat diatur. Cyberspace adalah dunia maya dimana tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Padahal ruang dan waktu seringkali dijadikan acuan hukum. Jika seorang wargaIndonesia melakukan transaksi dengan sebuah perusahaan Inggris yang menggunakan server di Amerika, dimanakah (dan kapan) sebenarnya transaksi terjadi? Hukum mana yang digunakan?

Teknologi digital yang digunakan untuk mengimplementasikan dunia cyber memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi dengan sempurna seperti aslinya tanpa mengurangi kualitas data asilnya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya. Sebuah salian (fotocopy) dari dokumen yang ditulis dengan tangan memiliki kualitas lebih buruk dari aslinya. Seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen. Sementara itu dokumen yang dibuat oleh sebuah wordprocessor dapat digandakan dengan mudah, dimana dokumen “asli” dan “salinan” memiliki fitur yang sama. Jadi mana dokumen yang “asli”? Apakah dokumen yang ada di disk saya? Atau yang ada di memori komputer saat ini? Atau dokumen yang ada di CD-ROM atau flash disk? Dunia digital memungkinkan kita memiliki lebih dari satu dokumen asli.

Seringkali transaksi yang resmi membutuhkan tanda tangan untuk meyakinkan keabsahannya. Bagaimana menterjemahkan tanda tangan konvensional ke dunia digital? Apakah bisa kita gunakan tanda tangan yang di-scan, atau dengan kata lain menggunakandigitized signature? Apa bedanya digitized signature dengan digital signature dan apakah tanda tangan digital ini dapat diakui secara hukum?

Tanda tangan ini sebenarnya digunakan untuk memastikan identitas. Apakah memangdigital identity seorang manusia hanya dapat diberikan dengan menggunakan tanda tangan? Dapatkah kita menggunakan sistem biometrik yang dapat mengambil ciri kita dengan lebih akurat? Apakah e-mail, avatardigital dignaturedigital certificate dapat digunakan sebagai identitas (dengan tingkat keamanan yang berbeda-beda tentunya)?

Semua contoh-contoh (atau lebih tepatnya pertanyaan-pertanyaan) di atas menantang landasan hukum konvensional. Jadi, apakah dibutuhkan sebuah hukum baru yang bergerak di ruang cyber, sebuah cyberlaw? Jika dibuat sebuah hukum baru, manakah batas teritorinya? Riil atau virtual? Apakah hukum ini hanya berlaku untukcybercommunity – komunitas orang di dunia cyber yang memiliki kultur, etika, dan aturan sendiri – saja? Bagaimana jika efek atau dampak dari (aktivitas di) dunia cyber ini dirasakan oleh komunitas di luar dunia cyber itu sendiri?

Atau apakah kita dapat menggunakan dan menyesuaikan hukum yang sudah ada saat ini? Kata “cyber” berasal dari “cybernetics,” yaitu sebuah bidang studi yang terkait dengan komunikasi dan pengendalian jarak jauh. Norbert Wiener merupakan orang pertama yang mencetuskan kata tersebut. Kata pengendalian perlu mendapat tekanan karena tujuannya adalah “total control.” Jadi agak aneh jika asal kata cyber memiliki makna dapat dikendalikan akan tetapi dunia cyber tidak dapat dikendalikan.

Perkembangan Cyberlaw di Indonesia

Inisiatif untuk membuat “cyberlaw” di Indonesia sudah dimulai sebelum tahun 1999. Fokus utama waktu itu adalah pada “payung hukum” yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Pendekatan “payung” ini dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Karena sifatnya yang generik, diharapkan rancangan undang-undang tersebut cepat diresmikan dan kita bisa maju ke yang lebih spesifik. Namun pada kenyataannya hal ini tidak terlaksana. Untuk hal yang terkait dengan transaksi elektronik, pengakuan digital signature sama seperti tanda tangan konvensional merupakan target. Jika digital signature dapat diakui, maka hal ini akan mempermudah banyak hal seperti electronic commerce (e-commerce),electronic procurement (e-procurement), dan berbagai transaksi elektronik lainnya.

Namun ternyata dalam perjalanannya ada beberapa masukan sehingga hal-hal lain pun masuk ke dalam rancangan “cyberlaw” Indonesia. Beberapa hal yang mungkin masuk antara lain adalah hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya (cybercrime), penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking, membocorkan password, electronic banking, pemanfaatan internet untuk pemerintahan (e-government) dan kesehatan, masalah HaKI, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi. Penambahan isi disebabkan karena belum ada undang-undang lain yang mengatur hal ini di Indonesia sehingga ada ide untuk memasukkan semuanya ke dalam satu rancangan. Nama dari RUU ini pun berubah dari Pemanfaatan Teknologi Informasi, ke Transaksi Elektronik, dan akhirnya menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Di luar negeri umumnya materi ini dipecah-pecah menjadi beberapa undang-undang. Ada satu hal yang menarik mengenai rancangan cyberlaw ini yang terkait dengan teritori. Misalkan seorang cracker dari sebuah negara Eropa melakukan pengrusakan terhadap sebuah situs di Indonesia. Dapatkah hukum kita menjangkau sang penyusup ini? Salah satu pendekatan yang diambil adalah jika akibat dari aktivitas crackingnya terasa di Indonesia, maka Indonesia berhak mengadili yang bersangkutan. Apakah kita akan mengejar cracker ini ke luar negeri? Nampaknya hal ini akan sulit dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kita. Yang dapat kita lakukan adalah menangkap cracker ini jika dia mengunjungi Indonesia. Dengan kata lain, dia kehilangan kesempatan / hak untuk mengunjungi sebuah tempat di dunia. Pendekatan ini dilakukan oleh Amerika Serikat.

 

Cyberlaw

Cyberlaw merupakan salah satu solusi dalam menangani kejahatan di dunia maya yang kian meningkat jumlahnya. Cyberlaw bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan suatu kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime. Tetapi Cyberlaw tidak akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan ahli dalam bidangnya. Tingkat kerugian yang ditimbulkan dari adanya kejahatan dunia maya ini sangatlah besar dan tidak dapat dinilai secara pasti berapa tingkat kerugiannya. Tetapi perkembangan cyberlaw di Indonesia ini belum bisa dikatakan maju. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Maret 2008 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Sejak dikeluarkannya UU ITE ini, maka segala aktivitas didalamnya diatur dalam undang-undang tersebut. Cyberlaw ini sudah terlebih dahulu diterapkan di Negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan lain sebagainya.

Cyberlaw di Indonesia

Perkembangan cyberlaw di Indonesia belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan karena belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan internet untuk memfasilitasi seluruh aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, perkembangan hukum dunia maya di Amerika Serikat pun sudah sangat maju dibandingkan di Indonesia. Sebagai solusi dari masalah tersebut, pada tanggal 25 Maret 2008 DPR mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini merupakan undang-undang yang mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Sejak dikeluarkannya UU ITE, maka segala aktivitas didalamnya diatur dalam undang-undang tersebut. Peraturan yang terdapat dalam pasal-pasal dalam UU ITE yang dibuat pemerintah, secara praktis telah memberi peraturan bagi para pengguna internet. Hal itu tentu berdampak pada industri internet yang selama ini belum mendapatkan pengawasan yang ketat.

Undang-Undang Dunia Maya

Undang-Undang Dunia Maya di Amerika Serikat

• Electronic Signatures in Global and National Commerce Act

• Uniform Electronic Transaction Act

• Uniform Computer Information Transaction Act

• Government Paperwork Elimination Act

• Electronic Communication Privacy Act

• Privacy Protection Act

• Fair Credit Reporting Act

• Right to Financial Privacy Act

• Computer Fraud and Abuse Act

• Anti-cyber squatting consumer protection Act

• Child online protection Act

• Children’s online privacy protection Act

• Economic espionage Act

• “No Electronic Theft” Act

Undang-Undang Khusus:

• Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)

• Credit Card Fraud Act

• Electronic Communication Privacy Act (ECPA)

• Digital Perfomance Right in Sound Recording Act

• Ellectronic Fund Transfer Act

• Uniform Commercial Code Governance of Electronic Funds Transfer

• Federal Cable Communication Policy

• Video Privacy Protection Act

Undang-Undang Sisipan:

• Arms Export Control Act

• Copyright Act, 1909, 1976

• Code of Federal Regulations of Indecent Telephone Message Services

• Privacy Act of 1974

• Statute of Frauds

• Federal Trade Commision Act

• Uniform Deceptive Trade Practices Act

 Undang-Undang Dunia Maya di Eropa

Undang-Undang Khusus:

  • Convention on Cybercrime, 23.XI.2001

 

Undang-Undang Sisipan:

• E-Privacy Directive 2002/58/EC: Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in Electronic Communication Sector

• E-Commerce Directive 2000/31/EC: Legal Aspects of Information Society Services, in Particular Electronic Commerce, in th eInternet Market.

• Telecommunications Privacy Directive 97/66/EC: Processing of Personal Data and th eProtection of Privacy in the Telecommunication Sector.

• Data Protection Directive 95/46/EC: Protection of Individuals with Regard the Processing of  Personal Data and the Free Movement of Such Data.

 Undang-Undang Dunia Maya di Australia

• Digital Transaction Act

• Privacy Act

• Crimes Act

• Broadcasting Service Amendment (online service) Act

 

BAB VI.

VI. PERATURAN DAN REGULASI

UU NO. 19 TENTANG HAK CIPTA

KETENTUAN UMUM, LINGKUP HAK CIPTA PERLINDUNGAN HAK CIPTA, PEMBATASAN, HAK CIPTA PROSEDUR PENDAFTARAN HAKI

 

HAK CIPTA 

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaanhasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebutuntuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karyaseni atau karya cipta atau “ciptaan”. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual,namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yangmemberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoliuntuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatugagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkinterwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengantokoh kartunMiki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut ataumenciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidakmelarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini,Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

 

Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannyaatau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).

 

SEJARAH HAK CIPTA DI INDONESIA

 

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undangNomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kiniberlaku.

 

 HAK – HAK YANG TERCAKUP DALAM HAK CIPTA

  a. Hak eksklusif 

 

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalahyang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarangmelaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

 

 – membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk,pada

   umumnya, salinan elektronik),

 – mengimpor dan mengekspor ciptaan,

 – menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),

 – menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,

 – menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

 

Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk “kegiatan                              menerjemahkan,mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan,mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, danmengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”.Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula “hak terkait”, yang berkaitandengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitupemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untukmengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkanoleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 912 dan bab VII). Sebagai contoh,seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya denganpewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pulamengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratantertentu (UU 19/2002 bab V).

 

b. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.Hak cipta diIndonesia juga mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”

 

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hakmoral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkandengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contohpelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnyahak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diaturdalam pasal 2426 Undang-undang Hak Cipta.

 

Perlindungan Hak Cipta

 Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer,pamflet, perwajahan (lay out ) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yangdibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks,drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (sepertiseni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, arsitektur, peta, seni batik , fotografi, dansinematografi.

 

Penanda Hak Cipta

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saatdiciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu “pemberitahuan hak cipta” (copyright notice).Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (©), atau kata”copyright “, yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebuttelah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akantertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu.Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwaciptaan tersebut berhak cipta.Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan lagi, terutama baginegara-negara anggota Konvensi Bern. Dengan perkecualian pada sejumlah kecil negara tertentu,persyaratan tersebut kini secara umum bersifat manasuka kecuali bagi ciptaan yang diciptakan sebelumnegara bersangkutan menjadi anggota Konvensi Bern.

 

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

 

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaanyang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkanatau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lainyang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa

 

Perkecualian dan batasan Hak Cipta 

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai yang dianggaptidak melanggar hak cipta (pasal 1418). Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hakcipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untukkegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkuppendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidakmerugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah”kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatuciptaan”. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan ataupementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan ataupencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, denganmencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jikaada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuatsalinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untukdigunakan sendiri.Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkanatau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum ataukepentingan nasional (pasal 16 dan 18), ataupun melarang penyebaran ciptaan “yang apabiladiumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atauras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangandengan normakesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum” (pasal 17).ketika orang mengambil hak cipta seseorang maka orang tersebut akan mendapat hukuman yang sesuaipada kejahatan yang di lakukanMenurut UU No.19 Tahun 2002 pasal 13, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembagaNegara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusanpengadilan atau penetapan hakim.

 

Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakan lambang Negaradan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnyadengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembagapenyiaran, dansuratkabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkansecara lengkap.

 

Prosedur  Pendaftaran Hak Cipta Di Indonesia

 Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hakcipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukankarena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awaldi pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IVUndang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah [Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia]. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melaluikonsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2).Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs webDitjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dandapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

 

Berikut ini dituturkan acara mendaftarkan karya kita ke HKI

1.Langkah pertama adalah, jenis karya apa yang akan kita daftarkan ke HKI :

a. Gambar Karakter

b. Buku Komik

c. Logo

d. Merek 

 

 

Gambar Karakter

Siapkan 10 copy gambar karakter kamu yang telah di cetak (print), kalau gambar kamu berwarnasebaiknya dicetak (print) berwarna pula semuanya. Sertakan nama tokoh karakternya didalamgambar tersebut. Dan ukurannya usahakan tidak melebihi 15cm x 15 cm (atau jangan melebihiukuran kertas formulir HKI).

 

Buku Komik

Siapkan 3 copy buku komik yang dicetak (print) dengan terjilid rapih. Dan bila buku komik kamu luardan isinya berwarna sebaiknya dicetak (print) berwarna juga. Untuk ukuran bebas. Dan yang perludingat adalah didalam buku komik itu cantumkan nama penciptanya dan samakan dengan isiannama permohonan pada formulir HKI.

 

Logo

Siapkan 10 copy gambar logo kamu yang telah di cetak (print), kalau gambar logo kamu berwarnasebaiknya dicetak (print) berwarna pula semuanya. Dan ukurannya usahakan tidak melebihi 15cm x15 cm (atau jangan melebihi ukuran kertas formulir HKI).

 

Merek

 Siapkan 10 copy tulisan nama merek kamu yang telah di cetak (print).

 

2. Siapkan dana, materai 6000 dan foto copy KTP :a.

Gambar Karakter: Rp. 75.000,- per gambar + 1 Materai 6000 + Foto Copy KTPb.

Buku Komik: Rp. 75.000,- per 1 buku + 1 Materai 6000 + Foto Copy KTPc.

Logo : Rp. 75.000,- per logo + 1 Materai 6000 + Foto Copy KTPd.

Merek : Rp. 350.000,- per merek + 1 Materai 6000 + Foto Copy KTP/SIUP/Akta Perusahaan.

 

3. Datang ke kantor HKI:DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.IDirektorat Jenderal

    Hak Kekayaan IntelektualDit. Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & Rahasia DagangJl.

    Daan Mogot Km 24 Tanggerang 15119 IndonesiaTelp. (021) 5525388, 5524839Jam

    pelayanan : 09.00 – 16.00 WIB (Senin – Jumat)

 

  1. Minta formulir pendaftaran di loket masing-masing, sebab untuk ciptaan seni lukis  

     (gambarkarakter, buku komik dan logo) dan merek berbeda loket dan berbeda formulirnya.  

     Dalam hal iniakan diberi contoh dengan formulir HKI khusus ciptaan seni lukis. Setelah

     kamu dapatkanformulirnya kamu isi dengan ketikan, kamu harus isi formulir dengan   

     ketikan (mesin ketik) bisa kamubawa pulang formulirnya dan diketik dirumah / dikantor

     atau dimana saja. Berikut dibawah iniadalah formulir ciptaan seni lukis untuk gambar  

     karakter yang sudah diketik:

 

BAB VII

VII. PERATURAN DAN REGULASI

 

KETERBATASAN UU TELEKOMUNIKASI DALAM MENGATUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

Menimbang:

  1. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
  2. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa;
  3. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi;
  4. bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional;
  5. bahwa sehubungan deingan hal-hal tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentangTelekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti; 

 Mengingat: 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945; 

 

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN PAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
  2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
  3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
  4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
  5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
  6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
  7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
  8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
  9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
  10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
  11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
  12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  13. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  14. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  15. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
  16. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
  17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 4

  1. Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
  2. Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.
  3. Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Pasal 5

  1. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peranserta masyarakat.
  2. Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.
  3. Pelaksanaan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.
  4. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi. dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.
  5. Ketentuan mengenai tata cara peranserta masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasiIndonesia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 7

  1. Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
    1. penyeienggaraan jaringan telekomunikasi;
    2. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
    3. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
  2. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
    2. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
    3. dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan;
    4. peranserta masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 8

  1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
    1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
    2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    3. badan usaha swasta; atau 
    4. koperasi.
  2. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c dapat dilakukan oleh:
  1. perseorangan;
  2. instansi pemerintah;
  3. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
  1. Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

  1. Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.
  2. Penyelengara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
  3. Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk:
  1. keperluan sendiri;
  2. keperluan pertahanan keamanan negara;
  3. keperluan penyiaran.
  1. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a terdiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan:

 .        perseorangan;

  1. instansi pemerintah;
  2. dinas khusus;
  3. badan hukum.
  1. Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Larangan Praktek Monopoli

Pasal 10

  1. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 11

  1. Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
  2. lzin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan memperhatikan:
  1. tata cara yang sederhana;
  2. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
  3. penyelesaian dalam waktu yang singkat.
  1. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Penyetenggara dan Masyarakat

Pasal 12

  1. Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.
  2. Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.
  3. Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung, jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

Pasal 14

Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

  1. Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
  2. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.
  3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

  1. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
  2. Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.
  3. Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip:

  1. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;
  2. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan
  3. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 18

  1. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
  2. Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
  3. Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 20

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut:

  1. keamanan negara;
    1. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
    2. bencana alam;
    3. marabahaya; dan atau
    4.  wabah penyakit.

Pasal 21

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:

  1. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
    1. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
    2. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagian Keenam
Penomoran

Pasal 23

  1. Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.
  2. Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Permintaan penomoran oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan berdasarkan sistem penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Ketujuh
Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan

Pasal 25

  1. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
  2. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
  3. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan berdasarkan prinsip:
  1. pemanfaatan sumber daya secara efisien;
  2. keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi;
  3. peningkatan mutu pelayanan; dan
  4. persaingan sehat yang tidak saling merugikan.
  1. Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

  1. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari persentase pendapatan.
  2. Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
T a r i f

Pasal 27

Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Telekomunikasi Khusus

Pasal 29

  1. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 huruf a dan huruf b dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
  2. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 huruf c dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.

Pasal 30

  1. Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.
  2. Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.
  3. Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

  1. Dalam keadaan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 huruf b belum atau tidak mampu mendukung kegiatannya, penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud dapat menggunakan atau memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dan atau digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya.
  2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kesepuluh
Perangkat Telekomunikasi,
Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit

Pasal 32

  1. Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

  1. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
  2. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
  3. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
  4. Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

  1. Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.
  2. Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.
  3. Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

  1. Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke wilayah perairan Indonesia dan atau yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
  2. Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya, kecuali.
  1. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau
  2. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
  3. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.
  1. Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

  1. Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
  2. Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
  1. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keselamatan lalu lintas penerbangan; atau
  2. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
  3. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan.
  1. Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.

Bagian Kesebelas
Pengamanan Telekomunikasi

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 39

  1. Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
  2. Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 41

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi, dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

  1. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
  2. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
  1. permintaan tertulis laksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
  2. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
  1. Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 2 tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.

BAB V
P E N Y I D I K A N

Pasal 44

  1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
  2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:
  1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
  2. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
  3. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
  4. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  5. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
  6. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
  7. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
  8. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan
  9. mengadakan penghentian penyidikan.
  1. Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1, Pasal 18 ayat 2, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat 2, Pasal 26 ayat 1, Pasal 29 ayat 1, Pasal 29 ayat 2, Pasal 33 ayat 1, Pasal 33 ayat 2, Pasal 34 ayat 1, atau Pasal 34 ayat 2 dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

  1. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.
  2. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun danlatau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 atau Pasal 29 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

  1. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 atau Pasal 33 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
  2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentangTelekomunikasi, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 62

  1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 masih berlaku.
  2. Jangka waktu hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipersingkat sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Penyelenggara.

Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentangTelekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentangTelekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
M U L A D I

 

 

Keterbatasan UU Telekomunikasi Dalam Mengatur Penggunaan Teknologi Informasi

Di Indonesia banyak sekali UU yang kita sendiri tidak mengetahui persis apa isinya tetapi di sini akan di jelaskan salah satunya yaitu UU NO.36

Keterbatasan UU Telekomunikasi Dalam Mengatur Penggunaan Teknologi Informasi

Didalam UU No. 36 telekomunikasi berisikan sembilan bab yang mengatur hal-hal berikut ini ; Azas dan tujuan telekomunikasi, pembinaaan, penyelenggaraan telekomunikasi, penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Undang-Undang ini dibuat untuk menggantikan UU No.3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, karena diperlukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional yang dimana semua ketentuan itu telah di setujuin oleh DPRRI.

UU ini dibuat karena ada beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.

Dengan munculnya undang-undang tersebut membuat banyak terjadinya perubahan dalam dunia telekomunikasi,antara lain :

1.Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi itu saja, maleinkan sudah berkembang pada TI.

3.Perkembangan teknologi telekomunikasi di tuntut untuk mengikuti norma dan kebijaksanaan yang ada di Indonesia.

Apakah ada keterbatasan yang dituangkan dalam UU no.36 Telekomunikasi tersebut dalam hal mengatur penggunaan teknologi Informasi. Maka berdasarkan isi dari UU tersebut tidak ada penjelasan mengenai batasan-batasan yang mengatur secara spesifik dalam penggunaan teknologi informasi tersebut, artinya dalan UU tersebut tidak ada peraturan yang secara resmi dapat membatasi penggunaan teknologi komunikasi ini. Namun akan lain ceritanya jika kita mencoba mencari batasan-batasan dalam penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual, maka hal tersebut diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama BAB VII tentang Perbuatan yang Dilarang. Untuk itu kita sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi harus lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam memanfaatkan teknologi ini dengan memperhatikan peraturan dan norma yang ada.

KESIMPULAN :

* Adanya keterbatasan undang-undang yang dibuat sehingga hanya efektif sebagian karna kurang kuatnya hukum terhadap instansi pemerintah,korporasi dan sebagainya.

* Ragamnya peraturan perundangan di Indonesia dimana undang-undang yang satu saling bertentangan

* Menghadapi kondisi demikian seyogyanya ada keberanian dan inovasi dari penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada dengan melakukan interpretasi atau kontruksi hukum yang bersumber pada teori atau ilmu hukum,pendapat ahli,jurisprudensi,atau bersumber dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan.

 

BAB VIII

VIII. RUU ITE

1. Peraturan dan Regulasi RUU ITE

A. Undang – undang no. 36 Telekomunikasi

  • bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  • bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mernperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa;
  • bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi;
  • bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandarig terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional;
  • bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dipandang tidak sesuai Iagi, sehingga perlu diganti;

 

 

 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  • Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya;
  • Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
  • Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
  • Sarana dan prasarana tetekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
  • Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
  • Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
  • Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
  • Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
  • Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
  • Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan     jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
  • Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
  • Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  • Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  • Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  • Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
  • Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
  • Menteri adalah Menteri yang ruang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Azas dan tujuan nya :

Penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika.

Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan Iebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat Iebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.

Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

2. Implementasi Pemberlakuan  RUU ITE

Kelompok Informasi

Dalam kaitan dengan masyarakat Informasi, di bedahkan menjadi empat kelompok pengguna Informasi yaitu :

 

 

  • Publik

Kelompok  publik, yaitu layanan punlic di mana informasi dapat diakses oleh Masyarakat Informasi siapa saja dan untuk semua kalangan (media cetak dan elektronik)

  • Komunitas Publik

Layanan public di mana informasi dapat diakses oleh Masyarakat Indonesiayang masuk dalam suatu komunitas tertentu dengan persetujuan kelompok komunitas tersebut (seperti group alumni, kelompok kegiatan dll).

  • Komunitas Member

Layanan public di mana informasi dapat diakses oleh masyarakat informasi yang masuk dalam suatu komunitas member tertentu dengan mengisi registrasi form yang telah disepakati dengan data-data yang dibutuhkan.

  • Individual

Layanan Public di mana informasi dapat diakses oleh perseorangan atau dua orang atau lebih, organisasi ini   atau badan. ( seperti email, SMS, facebook, bloger, Domain dll)

Dari keempat hal tersebut sangat berkaitan erat dengan komunikasi dan informasi, sehingga penerapan undang-undang ITE baik pasa-pasal tentang pelarangan informasi dalam bahasan di atas maupun pasal-pasal pengecualian, untuk itu perlu penjelasan dan refisi UU-ITE, yang pokok bahasannya meliputi ;

  • Perlu diperjelas revisi pasal-pasal pelarangan / pelanggaran penggunaan informasi yang kebanyakan Masyarakat Informasi.
  • Perlu diperjelas revisi pasal-pasal pelarangan / pelanggaran dan pasal-pasal pengecualian, sehingga penggunaan informasi yang kebanyakan Masyarakat Informasi akan mengetahui atau hal-hal yang berkaitan dengan UU-ITE tersebut.
  • Perlu dibuat penjelasan atau revisi pasal-pasal pada UU-ITE agar masyarakat Informasi di era teknologi informasi dapat memanfaatkan Informasi secara benar dan bertanggung jawab.
  • Perlu dibuat penjelasan atau revisi pasal-pasal pada UU-ITE agar pelaku / penerima informasi di era teknologi informasi dapat memahami UU-ITE, sehingga tidak melakukan perlakuan hukum yang tidak sewajarnya.
  • Perlu dibuat penjelasan / revisi pasal-psal pada UU-ITE agar penegak hukum pada era teknologi informasi dapat menerapkan UU-ITE, pada jalur hukum yang sebenarnya.

 

BAB IX

ASPEK BISNIS DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

PROSEDUR PENDIRIAN USAHA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi merupakan semua perangkat atau peralatan yang dapat membantu seseorang bekerja dan segala hal yang berhubungan dengan suatu proses, dan juga bagai mana suatu informasi itu dapat sampai ke pihak yang membutuhkan, baik berupa data, suara ataupun video. Di bidang Ekonomi dan bisnis, Perkembangan Teknologi telah dan sangat berpengaruh terhadap aspek ekonomi dan bisnis di dunia dan secara khusus di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (PT Telkom Indonesia Tbk.) merupakan salah satu contoh perusahaan bisnis yang bergerak di bidang TI.

Dua aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berhubungan dengan Teknologi Informasi adalah infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Selain kedua aspek tersebut, tentunya masih banyak aspek lain seperti finansial. Namun, lemahnya infrastruktur dan kelangkaan SDM merupakan penyebab utama lambannya bisnis IT. Langkanya SDM IT yang handal merupakan masalah utama di seluruh dunia. Kelangkaan ini disebabkan meledaknya bisnis yang berbasis IT (dan khususnya bisnis yang berbasis Internet).

Dalam mendirikan suatu badan usaha atau bisnis khusunya di bidang IT, apa sebenarnya yang harus kita ketahui dan lakukan? Kita harus mengetahui bagaimana proses atau tahap untuk melakukan atau membangun sebuah bisnis khususnya di bidang TI.

 

Prosedur Pendirian Badan Usaha IT

Dari beberapa referensi dijelaskan lingkungan usaha dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor lingkungan ekonomi dan faktor lingkungan non ekonomi.

Faktor lingkungan ekonomi meliputi segala kejadian atau permasalahan penting di bidang perekonomian nasional yang dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Sedangkan faktor lingkungan non ekonomi merupakan pristiwa atau isu yang menonjol dibidang politik,keamanan,sosial dan budaya yang mempengaruhi kelangsungan hidup pelaku usaha.

Dalam prakteknya faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan sangat luas dan banyak ragamnya. Sehingga hal ini kadang-kadang membingungkan kita untuk dapat mengamatinya dengan baik . Pada bahasan ini kami pengelompokan berbagai ragam lingkungan eksternal ini menjadi 5(lima) dimensi lingkungan eksternal perusahaan.

Klasifikasi Dimensi Lingkungan Eksternal Kegiatan Usaha:

1. Perekonomian Global dan Kerjasama Internasional (Ekonomi)

2. Pembangunan dan Perekonomian Nasional (Ekonomi)

3. Politik, Hukum dan Perundang-Undangan (Non-Ekonomi)

4. Teknologi (Non-Ekonomi)

5. Demografi, Sosial dan Budaya (Non-Ekonomi)

Selanjutnya untuk membangun sebuah badan usaha, terdapat beberapa prosedur peraturan perizinan, yaitu :

1. Tahapan pengurusan izin pendirian

Bagi perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hinga izin perluasan. Untk beerapa jenis perusahaan misalnya, sole distributor dari sebuah merek dagang, Letter of Intent akan memberi turunan berupa Letter of Appointment sebagai bentuk surat perjanjian keagenan yang merupakan izin perluasan jika perusahaan ini memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk mendistribusikan barang yang diproduksi. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan, sebagai berikut :

• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

• Bukti diri

 

Selain itu terdapat beberapa Izin perusahaan lainnya yang harus dipenuhi :

• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diperoleh melalui Dep. Perdagangan

• Surat Izin Usaha Industri (SIUI), diperoleh melalui Dep. Perindustrian

• Izin Domisili

• Izin Gangguan.

• Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

• Izin dari Departemen Teknis

 

2. Tahapan pengesahan menjadi badan hukum

Tidak semua badan usaha mesti ber badan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam. Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing ( UU PMA ).

 

3. Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani

Badan usaha dikelompokkan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian dsb.

 

4. Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait

Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun diluar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP. Maka sebgai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari BP POM, Izin Gangguan atau HO dari Dinas Perizinan, Izin Reklame.

 

 

 

 

 

Draft Kontrak Kerja IT

1. Masa Percobaan

Masa percobaan dimaksudkan untuk memperhatikan calon buruh (magang), mampu atau tidak untuk melakukan pekerjaan yang akan diserahkan kepadanya serta untuk mengetahui kepribadian calon buruh (magang).

2. Yang Dapat Membuat Perjanjian Kerja

Untuk dapat membuat (kontrak) perjanjian kerja adalah orang dewasa.

3. Bentuk Perjanjian Kerja

Bentuk dari Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu berbeda dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

4. Isi Perjanjian Kerja

Pada pokoknya isi dari perjanjian kerja tidak dilarang oleh peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan. Dalam praktek, pada umumnya isi perjanjian kerja biasanya mengenai besarnya upah, macam pekerjaan dan jangka waktunya.

5. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu, dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali saja dengan waktu yang sama, tetapi paling lama 1 (satu) tahun. Untuk mengadakan perpanjangan pengusaha harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada buruh selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diperbaharui hanya 1 (satu) kali saja dan pembeharuan tersebut baru dapat diadakan setelah 21 (dua puluh satu) hari dari berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut.

6. Penggunaan Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu.

7. Uang Panjar

Jika pada suatu pembuatan perjanjian kerja diberikan oleh majikan dan diterima oleh buruh uang panjar, maka pihak manapun tidak berwenang membatalkan kontrak (perjanjian) kerja itu dengan jalan tidak meminta kembali atau mengembalikan uang panjar (Pasal 1601e KUH Perdata). Meskipun uang panjar dikembalikan atau dianggap telah hilang, perjanjian kerja tetap ada.

Nah, secara garis besar seperti itulah bagaimana proses atau tahap yang harus diketahui dan dilakukan dalam mengaplikasikan atau membangun bisnis khususnya di bidang TI. Namun, untuk melakukan bisnis dibidang TI tidak harus kita membangun sebuah perusahaan seperti yang sudah di jelaskan diatas, untuk memulai bisnis dibidang TI kita bisa melakukannya dari ruang lingkup kecil, seperti membangun sebuah e-commerce yang dewasa ini sedang berkembang dengan pesat.

Transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) sangat menguntungkan, sehingga transaksi perdagangan ini sangat diminati oleh para pelaku usaha (business to business) karena telah mengubah cara para pelaku usaha tersebut dalam memperoleh produk yang diinginkan, mempermudah proses dalam pemasaran suatu produk (promosi) serta berbisnis dengan counterpart di luar negeri.

Di Indonesia, bisnis online sudah sangat menjamur dan bahkan sudah berkembang begitu pesat, misalnya dalam hal penjualan produk-produk barang ataupun jasa yang ditawarkan. Saat ini toko butik pun bisa saja tidak harus memiliki tempat atau wujud nyata dimana kita bisa berkunjung dan memilih barang-barang yang diinginkan di sana. Kini hanya tinggal membuka sebuah halaman website, kemudian kita dapat langsung melihat-lihat dan memilih barang apa saja yang ingin kita beli dan dalam waktu yang singkat barang tersebut sudah dapat kita terima. Begitulah dunia bisnis online yang sudah begitu banyak memberikan kemudahan bagi para konsumen maupun para pengusaha.

 

BAB X

MODEL PENGEMBANGAN STANDAR PROFESI

a. Jenis-jenis profesi di bidang IT dan Deskripsi kerja profesi IT

IT Support Officer

Memiliki kualifikasi diantaranya ialah D3 / S1 bidang Ilmu Komputer, Mahir Windows System, Linux System, Networking, Troubleshooting, mampu bekerja dalam individu / tim, memiliki motivasi kerja yang tinggi, energik, dan kreatif, ulet dan pekerja keras, Bertanggung jawab terhadap pekerjaan, Menguasai bahasa pemrograman AS/400 atau IT product development dan networking komunikasi data atau metodologi pengembangan aplikasi (SDLC, waterfall) dan project management. Sedangkan tanggung jawabnya ialah menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan IT. Membeli hardware IT, software dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware & software Windows & Macintosh, peralatan termasuk printer, scanner, hard-drives external, dll. Korespondensi dengan penyedia jasa eksternal termasuk Internet Service Provider, penyedia jasa Email, hardware, dan software supplier, dll. Mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan supplier untuk kebutuhan yang berhubungan dengan IT. Menyediakan data / informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan department regular

 

Network Administrator

Kualifikasinya ialah D3 / S1 bidang Ilmu Komputer.  Usia 25-30 tahun. Pengalaman di bidang IT Network / Network Administrator 2-3 tahun.  Memahami LAN, WAN, Mailserver, PDC/BDC, Linux / Free BSD. Menguasai Linux Redora Server. Menguasai secara mendalam win2000 administration tool. Mengikuti perkembangan TI terkini. Memiliki motivasi kerja yang tinggi, energik, dan kreatif.  Mampu berbahasa inggris aktif, lisan maupun tulisan. Tugas dan tanggung jawab antara lain maintain dan perawatan jaringan LAN. Archive data. Maintain dan perawatan computer

 

Delphi Programmer,

Kualifikasi untuk profesi ini adalah S1 Teknologi Informasi. Usia 22-26 tahun. Mampu berbahasa inggris aktif, lisan maupun tulisan. Mengerti dan memahami SQL Command, Oracle database, MySQL dan MSSQL Server. Mempunyai karakter dan attitude yang baik. Mampu bekerja dengan supervisi yang minim. Mampu bekerja dalam Tim. GPA min. 2,75. Pengalaman 0-2 tahun. Tanggun jawab dari pekerjaan ini yaitu menguasai bahasa pemrograman Borland Delphi. Berpengalaman dalam database programming. Mengerti multi tier programming dan object oriented programming

 

Network Engineer,

Kualifikasinya ialah S1 bidang Informatika. Pengalaman kerja sebagai Network Engineer. Memiliki sertifikasi setara Network Engineer (CCNA). Menguasai dan wajib berpengalaman minimal 1 tahun mengelola LAN. Mengerti hardware (PC, Printer, Hub, dll).  Menguasai MS Windows, Linux dan Office. Menguasai PC Remote misal PC Anywhere atau lainnya. Menguasai database (SQL Server) merupakan nilai tambah, sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab adalah Maintenance LAN dan Koneksi Internet. Maintenance hardware. Maintenance database dan file. Help Desk. Inventory.

 

IT Programmer 

Memiliki kualifikasi, Lulusan S1 Teknologi Informasi. Menguasai PHP, Java, OOP, MySQL, VB. NET/C#, C++.  Pengalaman min 2 tahun.  Mampu berbahasa inggris aktif, lisan maupun tulisan. Usia 20-30 tahun. Mampu melakukan Presentasi. Dapat bekerja dalam Tim. Tanggung jawab pada profesi ini adalah ambil bagian dalam pengembangan dan integrasi perangkat lunak. Mengembangkan secara aktif kemampuan dalam pengembangan perangkat lunak. Menerima permintaan user untuk masalah-masalah yang harus diselesaikan. Menyediakan dukungan dan penyelesaian masalah konsumen baik untuk konsumen internal maupun eksternal. Bertanggung jawab atas kepuasan terkini pelanggan. Melakukan tugas-tugas yang berkaitan dan tanggung jawab yang diminta, seperti dalam sertifikat dan menuruti rencana dasar perusahaan untuk membangun kecakapan dalam portfolio pruduk IBM.  Mengerjakan macam-macam tugas terkait seperti yang diberikan  Membentuk kekompakan maksimum dalam perusahaan bersama dengan rekan-rekan dalam perusahaan.

 

System Analyst 

Memiliki kualifikasi, Pendidikan min S1. Pengalaman di bidangnya min 3 tahun. Usia maksimal 40 tahun. Mahir membuat software database windows / web sesuai kebutuhan perusahaan, pengolahan, dan maintenance database. Pengalaman mendevelop Business Intelligence/Datawarehouse/OLAP adalah sustu nilai tambah. Jujur, bertanggung jawab, cepat belajar hal-hal baru, ramah, berorientasi customer service, mampu bekerja mandiri dengan minimal supervisi maupun sebagai tim. Menguasai pemrograman visual windows dan web, programming (NET, VB, Delphi, PowerBuilder, Clarion, dll) dan konsep RDBMS (SQL Server/Oracle/MySQL/ASA, dll)

 

 

 

 

 b   Stándar profesi ACM dan IEEE

ACM (Association for Computing Machinery)

ACM (Association for Computing Machinery) atau Asosiasi untuk Permesinan Komputer adalah sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1947. Anggota ACM sekitar 78.000 terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik akan komputer. ACM bermarkas besar diKotaNew York. ACM diatur menjadi 170 bagian lokal dan 34 grup minat khusus (SIG), di mana mereka melakukan kegiatannya.

SIG dan ACM, mensponsori konferensi yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. Tidak hanya mensponsori konferensi, ACM juga pernah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan komputer IBM Deep Blue.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

IEEE adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Sebelumnya IEEE memiliki kepanjangan yang dalamIndonesiaberarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik (InstituteofElectricaland Electronics Engineers). Namun kini kepanjangan itu tak lagi digunakan, sehingga organisasi ini memiliki nama resmi IEEE saja.

IEEE adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa (engineering), yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika.

IEEE memiliki lebih dari 300.000 anggota individual yang tersebar dalam lebih dari 150 negara. Aktivitasnya mencakup beberapa panitia pembuat standar, publikasi terhadap standar-standar teknik, serta mengadakan konferensi.

IEEE Indonesia Section berada pada IEEE Region 10 (Asia-Pasifik). Ketua IEEE Indonesia Section tahun 2009-2010 adalah Arnold Ph Djiwatampu. Saat ini IEEE Indonesia Section memiliki beberapa chapter, yaitu:

  • Chapter Masyarakat Komunikasi (Communications Society Chapter)
  • Chapter Masyarakat Sistim dan Sirkuit (Circuits and Systems Society Chapter)
  • Chapter Teknologi Bidang Kesehatan dan Biologi (Engineering in Medicine and Biology Chapter)
  • Chapter Gabungan untuk Masyarakat Pendidikan, Masyarakat Peralatan Elektron, Masyarakat Elektronik Listrik, dan Masyarakat Pemroses Sinyal (Join Chapter of Education Society, Electron Devices Society, Power Electronics Society, Signal Processing Society)
  • Chapter Gabungan MTT/AP-S (Joint chapter MTT/AP-S)

Pembentukan Standar Profesi Teknologi Informasi di Indonesia

Dalam memformulasikan standard untukIndonesia, suatu workshop sebaiknya diselenggarakan oleh IPKIN. Partisipan workshop tersebut adalah orang-orang dari industri, pendidikan, dan pemerintah. Workshop ini diharapkan bisa memformulasikan deskripsi pekerjaan dari klasifikasi pekerjaan yang belum dicakup oleh model SRIG-PS, misalnya operator. Terlebih lagi, workshop tersebut akan menyesuaikan model SRIG-PS dengan kondisiIndonesiadan menghasilkan model standard untukIndonesia. Klasifikasi pekerjaan dan deskripsi pekerjaan ini harus diperluas dan menjadi standard kompetensi untuk profesioanal dalam Teknologi Informasi.

Persetujuan dan pengakuan dari pemerintah adalah hal penting dalam pengimplementasian standard di Indonesia. Dengan demikian, setelah standard kompetensi diformulasikan, standard tersebut dapat diajukan kepada kepada Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja. Selain itu standard tersebut juga sebaiknya harus diajukan kepada Menteri Pendidikan dengan tujuan membantu pembentukan kurikulum Pendidikan Teknologi Informasi di Indonesia dan untuk menciptakan pemahaman dalam pengembangan model sertifikasi.

Untuk melengkapi standardisasi, IPKIN sudah perlu menetapkan Kode Etik untuk Profesi Teknologi Informasi. Kode Etik IPKIN akan dikembangkan dengan mengacu pada Kode Etik SEARCC dan menambahkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kondisi diIndonesia.

Selanjutnya, mekanisme sertifikasi harus dikembangkan untuk mengimplementasikan standard kompetensi ini. Beberapa cara pendekatan dari negara lain harus dipertimbangkan. Dengan demikian, adalah penting untuk mengumpulkan mekanisme standard dari negara-negara lain sebelum mengembangkan mekanisme sertifikasi di Indonesia.

Sertifikasi sebaiknya dilaksanakan oleh IPKIN sebagai Asosiasi Komputer Indonesia. Pemerintah diharapkan akan mengakui sertifikat ini, dan memperkenalkan dan mendorong implementasinya di industri. Dalam mengimplementasikan mekanisme sertifikasi, beberapa badan perlu dibentuk

  • Badan Penguji harus dibentuk dan institusi pendidikan sebaiknya dilibatkan dalam mekanisme ini. Hal ini perlu karena institusi pendidikan memiliki pengalaman dalam memberikan ujian.
  • Panitia Persiapan Ujian, mempersiakan kebutuhan administrasi, pendaftaran, penjadwalan, pengumpulan materi ujian.
  • Pelaksana Ujian, mempersiapkan tempat ujian dan melaksanakan ujian. Menyerahkan hasil ujian kepada Badan Penguji untuk diperiksa, mengolah hasil dan memberikan hasil kepada IPKIN
  • Pelaksana akreditasi training centre, untuk kebutuhan resertifikasi maka perlu dibentuk badan yang melakukan penilaian terhadap pelaksana pusat pelatihan, tetapi hal ini baru dilaksanakan setelah 5 tahun sistem sertifikasi berjalan,.
  • Pelaksana resertifikasi, hal ini mungkin baru dapat dilaksanakan setelah 5 tahun setelah sistem sertifikasi berjalan dengan baik

Kerja sama antara institusi terkait dikoordinasikan. IPKIN sebagai Asosiasi Profesi dapat memainkan peranan sebagai koordinator. Dalam pembentukan mekanisme sertifikasi harus diperhatikan beberapa hal yang dapat dianggap sebagai kriteria utama:

  • Sistem sertifikasi sebaiknya kompatibel dengan pembagian pekerjaan yang diakui secara regional.
  • Memiliki berbagai instrument penilaian, misal test, studi kasus, presentasi panel, dan lain-lain.
  • Harus memiliki mekanisme untuk menilai dan memvalidasi pengalaman kerja dari para peserta, karena kompetensi profesional juga bergantung dari pengalaman kerja pada bidang tersebut.
  • Harus diakui pada negara asal.
  • Harus memiliki silabus dan materi pelatihan, yang menyediakan sarana untuk mempersiapkan diri untuk melakukan ujian sertifikasi tersebut.
  • Sebaiknya memungkinkan untuk dilakukan re-sertifikasi

Sebagai kriteria tambahan adalah :

  • Terintegrasi dengan Program Pengembangan Profesional
  • Dapat dilakukan pada region tersebut.

Dalam hal sertifikasi ini SEARCC memiliki peranan dalam hal :

  • Menyusun panduan
  • Memonitor/dan bertukar pengalaman
  • Mengakreditasi sistem sertifikasi, agar mudah diakui oleh negara lain anggota SEARCC
  • Mengimplementasi sistem yang terakreditasi tersebut

Model dan standar profesi di USA dan Kanada

Dunia Teknologi Informasi (TI) merupakan suatu industri yang berkembang dengan begitu pesatnya pada tahun-tahun terakhir ini. Ini akan terus berlangsung untuk tahun-tahun mendatang. Perkembangan industri dalam bidang TI ini membutuhkan formalisasi ya ng lebih baik dan tepat mengenai pekerjaan, profesi berkaian dengan keahlian dan fungsi dari tiap jabatan. South East Asia Regional Computer Confideration (SEARCC) merupakan suatu forum/badan yang beranggotakan himpunan profiesional IT (Information Technology) yang terdiri dari 13 negara. SEARCC dibentuk pada Februari 1978, di Singapore oleh 6 ikata n komputer dari negara-negara : Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philipine, Singapore dan Thailand. SEARCC mengadakan konferensi setahun dua kali di tiap negara anggotanya secara bergiliran. Keanggotaan SEARCC bertambah, sehingga konferensi dilakukan seka li tiap tahunnya. Konferensi yang ke-15 ini, yang bernama SEARCC ’96 kali ini diselenggarakan oleh Computer Society of Thailand di Thailand dari tanggal 3-8 Juli 1996.

Sri Lanka telah menjadi anggota SEARCC sejak tahun 1986, anggota lainnya adalah Austr alia, Hong Kong, India Indonesia, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Philipina, Singapore, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Kanada. Indonesia sebagai anggota South East Asia Regional Computer Confideration (SEARCC) turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SEARCC . Salah satunya adalah SRIG-PS (Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation) , yang mencoba merumuskan standardisasi pekerjaan di dalam dunia Teknologi Informasi. Untuk keperluan tersebut.

STANDARDISASI PROFESI MODEL SRIG-PS SEARCC

SRIG-PS dibentuk karena adanya kebutuhan untuk mewujudkan dan menjaga standard profesional yang tinggi dalam dunia Teknologi Informasi, khususnya ketika sumber daya di region ini memiliki kontribusi yang penting bagi kebutuhan pengembangan TI secara global. SRIG-PS diharapkan memberikan hasil sebagai berikut :

  • Terbentuknya Kode Etik untuk profesional TI
  • Klasifikasi pekerjaan dalam bidang Teknologi Informasi
  • Panduan metoda sertifikasi dalam TI
  • Promosi dari program yang disusun oleh SRIG-PS di tiap negara anggota SEARCC

Pada pertemuan yang ke empat di Singapore, Mei 1994, tiga dari empat point tersebut hampir dituntaskan dan telah dipresentasikan pada SEARCC 1994 di Karachi. Dalam pelaksanaannya kegiatan SRIG-PS ini mendapat sponsordariCenterof International Cooperation on Computerization (CICC). Hasil kerja tersebut dapat diperoleh di Central Academy of Information Technology (CAIT), Jepang. Pelaksanaan SRIG-PS dilakukan dalam 2 phase.

  • Phase 1, hingga pertemuan di Karachi telah diselesaikan.
  • Phase 2, akan diselesaikannya panduan model SRIG-PS, phase 2 ini akan diselesaikan di SEARCC 97 yang akan diselenggarakan di New Delhi.

Tugas ! : SOAL PILIHAN GANDA DAN ESSAY “ETIKA DAN PROFESIONALISME TSI#

Nama : Louise Ester Geovanni S

Npm : 11108158

Mata Kuliah  : Etika & Profesionalisme TSi #

 

PILIHAN GANDA

 

  1. Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno. Bentuk tunggal dari etika adalah…..

         a. ta Etha                                                    c. Ethos

         b. athos                                                      d. atha

 

   2. Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik

      dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Pengertian Etika tersebut menurut …

      a. Drs. O.P Simorangkir                           c. Drs. H. Burhanuddin Sala

      b. Drs. Sidi Gajalba                                  d. Drs. Wahad Sadikin

 

3.   Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan

      buruknya prilaku manusia yaitu….

      a. Etka Umum dan Khusus                          c. Etika Deskritif dan Normatif

      b. Etia Individual dan Sosial                        d. Etika Sopan dan Santón

 

4.   Menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri merupakan pengertian  

      dari etika …

      a. Individual                                                c. Desktitif

      b. Sosial                                                     d. Khusus

 

5.   Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan

      yang mengandalkan suatu keahlian hádala…

      a. Etika                                                       c. Profesi

      b. Profesional                                             d. Bidang

 

6.  Yang merupakan prinsip – prinsip etika profesi kecuali…

      a. keadilan                                                  c. Tanggung jawab

      b. Desentralisasi                                         d. Otonomi

 

 

 

7.   Norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku

      sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja adalah….

      a. Kode Etik                                               c. Profesi

      b. Kode                                                      d. Etika

 

8.   Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam   

      kehidupan sehari-hari adalah….

      a. Profesi                                                    c. Kode Etik Profesi

      b. Etika                                                       d. Profesional

 

9.   Siapakah doktren Ynani Kuno yang diberi gelar ”BAPAK ILMU KEDOKTERAN” Beliau    

      hidup dalam abad ke-5 SM adalah…..

      a. Aritoteles                                                c. Aritokrates

      b. Hipototeles                                             d. Hipokrates

 

10. Bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet adalah …

      a. Cybercrime                                             c. Virus

      b. Cyber Terorism                                      d. Carding

 

11. Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan 

      memanfaatkan komputer adalah….

      a. Cyber crime                                            c. Cyber talking

      b. Cyber Terorism                                      d. Pornografi

 

12. Modus Kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain adalah …

      a. Cybertalking                                           c. Hijacking

      b. Hacking                                                  d. Cracker

 

 

 

 

13. Modus Kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama

      domain orang lain adalah …

      a. Cybersquatting                                        c. Cybercrime

      b. Typosquatting                                         d. Hackers

 

14. Modus kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan

      digunakan dalam transaksi perdagangan di internet adalah …

      a. Carding                                                  c. Crackers

      b. Hijacking                                                d. Hackers

 

15. Modus kejahatn yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet  

      tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau

      menggangu ketertiban umum adalah …

       a. Pornografi                                              c. Hackers

       b. Cybercrime                                           d. Illegal Contens

 

16. Sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan teskdan gambar dokumen Microsoft 

      Word….

      a. AntiWord                                               c. Autopsy

      b. Sigtool                                                    d. Binhash

 

17. Berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah

      diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer merupakan pengertian IT

      Forensics menurut…..

      a. Noblett                                                   c. Judd Robin

      b. Ron Webber                                          d. Josh

 

18. Sebuah software CAAT (Computer Assisted Audit Techniques) yang sudah sangat populer

      untuk melakukan analisa terhadap data dari berbagai macam sumber adalah ….

      a. Metasploit                                              c. ACL

      b. Nipper                                                   d. Nessus

19. Sebuah program untuk melihat gambar berbasis GTK untuk mendukung beragam format

      gambar, zooming, panning, thumbnails, dan pengurutan gambar adalah…

      a. Foremost                                                c. Gqview

      b. Dresscue                                                d. Dcfidd

 

20. Sebuah program sederhana untuk melakukan hashing terhadap berbagai bagian file ELF

      dan PE untuk perbandingan adalah….

      a. Dcfidd                                                    c. Sigtool

      b. Binhash                                                  d. foremost

 

21. Sebuah tool forensik yang dirancang untuk mengidentifikasikan, mengisolasi dan merecover

      data dari media komputer selama proses investigasi forensik adalah…

      a. Scalpel                                                    c.Pasco

      b. Gqview                                                   d. Ishw

 

22. Hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan

      internet adalah…

      a. Cyberlaw                                                c. Cyber crime

      b. Cyberterorism                                         d. Cyber Police

 

23. Cyberlaw di Amerika Serikat  yang berisi  : memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya 

      yang berwenang untuk bertindak  secara elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan

      cap/segel terdapat pada UETA 1999 pasal…

      a. 8                                                             c. 9

      b. 10                                                           d. 11

 

24. Salah satu dari beberapa Peraturan Perundang – undangan Amerika Serikat yang diusulkan  

      oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) adalah…

      a. UTE                                                       c. UU ITE

      b. UETA                                                    d. ITE

 25. Cyberlaw The Computer Crime Act dan Digital Signature Act terdapat di Negara….

      a. Indonesia                                                c. Malaysia

      b. Amerika Serikat                                      d. Singapura

 

26. Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan pada tanggal ….

      a. 11 Maret 2010                                         c. 28 Maret 2008

      b. 25 Maret 2008                                         d. 14 Maret 2010

 

27. Pada UU ITE yang menjelaskan tentang ” Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian

      dan Permusuhan” merupakan pasal …

      a. 30                                                           c. 28

      b. 27                                                           d. 29

 

28. Pada UU ITE yang menjelaskan tentang ” Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi ”

      merupakan pasal ….

      a. 35                                                           c. 33

      b. 31                                                           d. 30

 

29. Sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada

      tahun 1947 adalah …

      a. IEE                                                         c. ACM

      b. IEEE                                                      d. SIG

 

30. Sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli dibidang teknik yang

      mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang

      mempercepat teknologi baru dalam semua aspek dalam industry dan rekayasa

      (engineering),yang mencakup telekomunikasi,jaringankomputer,kelistrikan, antariksa, dan

      Elektronika adalah …

      a. ITE                                                         c. SIG

      b. IEEE                                                      d. ACM

 

 

31. Akan menjadi penting untuk masyarakat teknis global dan professional teknis dimana-

      mana dan dikenal secara universal untuk kontribusi teknologi dan teknis yang professional

      dalam meningkatkan kondisi perkembangan global merupakan ….

      a. Visi IEEE                                                  c. Tujuan IEEE

      b. Proses Pembangunan IEEE                     d. Perkembangan IEEE

 

32. ACM memiliki empat “Boards“ kecuali…

      a. Publikasi                                                 c. Badan Layanan Keanggotaan

      b. Pendidikan                                             d. Kesehatan

 

33.Yang Merupakan langkah dasar ke lima  dari Proses pembangunann IEEE standar adalah ….

      a. Final Vote                                                 c. Review Komite

      b. Pemungutan Suara                                  d. Penyusunann standar

 

34. Ketua IEEE Indonesia Section tahun 2009 – 2010 adalah…

      a. Arnold Ph Djiwatampu                            c. Anton Dwita

      b. A. Tampubolon                                      d. Antonius

 

35. Pernyataan kebijakan yang membantu untuk mengatur dan menjaga estándar praktek

      profesional yang baik adalah …

      a. Standar Profesi                                       c. Standar COTEC Praktek

      b. Standar Etika Profesional                        d. Standar IEEE

 

36. Bertanggungjawab untuk memasang dan mendukung komunikasi jaringan komputer dalam

      organisasi atau antar organisasi merupakan deskripsi kerja dari ….

      a. Anlyst System                                         c. IT Trainer

      b. Network Enginer                                     d. Software Enginer

 

 

 

 

37. Merancang dan memberikan kursus dalam information and communications technology

      (ICT) seperti aplikasi dekstop dan softwarekhusus perusahaan merupakan deskripsi kerja

      dari …

      a. Anlyst System                                         c. IT Trainer

      b. Network Enginer                                    d. Software Enginer

 

38. Perundang – undangan yang mengatur tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah …

      a. UU No.3 Tahun 1982                             c. UU No.13 Tahun 1982

      b. UU No.5 Tahun 1982                             d. UU No.8 Tahun 1982

 

39. Menerjemahkan kebutuhan software ke dalam kode pemrograman singkat dan kyat 

      merupakan deskripsi kerja dari….

      a. System Analyst                                       c. Software Enginer

      b. Apllication Developer                              d. IT Trainer

 

40. Seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-

      tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi adalah…

      a. Komputer                                               c.Jaringan

      b. Sistem Informasi                                     d. Teknologi Informasi

 

41. Yang bertugas Menghidupkan dan mematikan mesin serta melakukan pemeliharaan sistem

      komputer adalah…

      a. System Analyst                                       c. Operator

      b. Teknisi Komputer                                   d. Trainer

 

42. Yang bertugas mengelola proyek pembangunan software adalah …

      a. Peneliti                                                    c. Teknisi Komputer

      b. System Anlyst                                         d. Project Manager

 

 

 

43. Orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan

      electronic data processing dalm lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya

      adalah…

      a. EDP Operator                                        c. MIS Director

      b. Web Desainger                                       d. Technical Enginer

 

44. Orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi melakukan

      manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik perangkat keras, perangkat

      lunak maupun sumber daya manusianya adalah.. .

      a. EDP Operator                                        c. MIS Director

      b. Web Desainger                                       d. Technical Enginer

 

45. Kriteria yang berate bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi

      region dan setiap Negara pada region tersebut serta memiliki kesamaan pemahaman atas   

      setiap fungsi pekerjaan adalah…

      a. Applicable                                              c. Cross Country

      b. Testable                                                 d. Function Oriented

 

46. Suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan professional IT ( information

      Technology) yang terdiri dari 13 Negara yaitu…

      a. SEARCC                                               c. SEARC

      b. IPKIN                                                   d. IEEEE

 

47. BAKOTAN (Badan Kerjasama Otomatisasi Administrasi Negara) didirikan pada tanggal ..

      a.  20 Mei 1969                                         c. 22 Mei 1968

      b. 26 Mei 1969                                          d. 20 Mei 1968

 

48.Orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer yaitu membuat

      program berbasis web sesuai desain yang telah yang dirancang sebelumnya…

      a. Web Designer                                         c. Web Programmer

      b. System Analyst                                       d. IT. Trainer

49. Orang yang bertugas mengelola ketersedian dan integritas data adalah…

      a. Database Admnistrator                           c. System Analyst

      b. Web Programmmer                                d. IT Programmer

 

50.Orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap system, memilki kewenangan

     menggunakan hak akses terhadap system, serta hal – hal lai yang berhubungan dengan

     pengaturan operasional sebuah system adalah…

     a. EDP Operator                                         c. MIS Director

     b. Web Desainger                                        d. System Admnistrator

 

ESSAY

  1. Sebutkan tujuan Kode Etik Profesi ?
  2. Sebutkan 3 Ciri utama Profesi ?
  3. Sebutkan dan Jelaskan Ciri – Ciri Profesionalisme ?
  4. Sebutkan sifat Kode Etik Profesionalisme ?
  5. Sebutkan Isi dari the Computer Crime Act ?

 

 

 

 

Nama : Louise Ester Geovanni S

Npm : 11108158

 

Jawaban Pilihan Ganda

  1. C
  2. B
  3. C
  4. A
  5. C
  6. B
  7. A
  8. C
  9. D
  10. A
  11. C
  12. C
  13. B
  14. A
  15. D
  16. A
  17. A
  18. C
  19. C
  20. B
  21. A
  22. A
  23. D
  24. B
  25. C
  26. B
  27. C
  28. B
  29. C
  30. B
  31. A
  32. D
  33. B
  34. A
  35. C
  36. B
  37. C
  38. A
  39. B
  40. D
  41. C
  42. D
  43. A
  44. C
  45. C
  46. A
  47. A
  48. C
  49. A
  50. D

 

 

JAWABAN ESSAY

 

1. TUJUAN KODE ETIK PROFESI :

     a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.

     b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.

     c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

     d. Untuk meningkatkan mutu profesi.

     e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

     f. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

     g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

     h. Menentukanbakustandarnya sendiri.

 

2. Tiga Ciri Utama Profesi :

     a. Sebuah profesi menyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi

     b. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan

     c. tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat

 

3. Ciri – ciri profesionalisme adalah :

     –    Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (perfect result),

           sehinggga kita dituntut untu selalu mencari peningkatan mutu.

–         Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.

–         Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketbahan yaitu sifat tidak mudah puas dan putus asa sampai hasil tercapai.

–         Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan olh ”keadaan terpaksa” atau godaaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.

–         Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektifitas kerja yang tinggi.

–          

4. Sifat Kode Etik Profesional

         1. Singkat;

         2. Sederhana;

         3. Jelas dan Konsisten;

         4. Masuk Akal;

         5. Dapat Diterima;

         6. Praktis dan Dapat Dilaksanakan;

         7. Komprehensif dan Lengkap, dan

         8. Positif dalam Formulasinya.

5. Isi dari the Computer Crime Act mencakup hal – hal berikut ini :

    a. Mengakses material komputer tanpa ijin

    b. Menggunakan komputer untuk fungsi yang lain.

    c. Memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya

    d. Mengubah / menghapus program atau data orang lain

    e. Menyalahgunakan program/ data orang lain demi kepentinagn pribadi.

 

TUGAS AKHIR BAHASA INDONESIA 2#

TUGAS AKHIR BAHASA INDONESIA 2#

Membuat Ringkasan Materi dari Berbagai Sumber Buku.

PENALARAN

Dalam Pembahasan Buku Argumentasi dan Narasi Dr. Gorys Keraf Menerangkan bahwa Penalaran (reasoning, jalan pikiran) adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Penalaran bukan saja dapat dilakukan dengan mempergunakan fakta-fakta yang masih berbentuk polos, tetapi dapat juga dilakukan dengan mempergunakan fakta-fakta yang telah dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang berbentuk pendapat atau kesimpulan.

Pada dasarnya penalaran dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Penalaran induktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, prosesnya disebut induksi. Atau secara singkat dapat kita katakan sebagai penarikan kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya khusus menjadi yang sifatnya umum.

2. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis atau pernyataan dasar dari satu atau beberapa pernyataan. Artinya, apa yang dikemukakan di dalam kesimpulan secara tersirat telah ada di dalam pernyataan tersebut. Jadi sebenarnya, kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan adalah pernyataan lain dari pernyataan yang telah ada, yang pada intinya adalah sama (secara logika sama, hanya saja berbeda penulisan).

Argumentasi adalah suatu bentuk keterampilan berbahasa secara efektif yang berusaha untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka dapat percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Dalam Buku ini, Dr. Gorys Keraf menguraikan tentang Argumentasi yaitu bagaimana menyusun penalaran yang logis dan kritis, metode induksi dan deduksi, bagaimana mengadakan penilaian atau penolakan terhadap pendapat orang lain, penyusunan tulisan yang argumentatif, dan juga mengenai persuasi. Menguraikan juga tentang Narasi, yaitu bentuk-bentuk narasi, strukur narasi, struktur perbuatan, makna sebuah narasi dan sudut pandangan. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, dalam hal Penalaran (proses berfikir) yang kemudian akan digunakan dalam membuat argumentasi dan narasi dalam bentuk tulisan maupun secara lisan yang baik.

Sumber : Keraf, Gorys. 1982. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia.

BERFIKIR DEDUKTIF DAN INDUKTIF

A. Deduktif

Kata deduksi atau deduktif berasal dari kata Latin deducere (de yang berarti ‘dari’, dan kata ducere yang berarti ‘menghantar’, ‘memimpin’). Dengan demikian kata deduksi yang diturunkan dari kata itu berarti ‘menghantar dari sesuatu hal ke sesuatu yang lain’. Deduksi merupakan suatu proses berpikir (penalaran) yang bertolak dari sesuatu proposisi yang sudah ada, menuju kepada suatu proposisi yang sudah ada, menuju kepada suatu proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Proses berpikir yang deduktif dapat dibedakan melalui beberapa corak berpikir deduktif, yaitu : – Silogisme kategorial adalah suatu bentuk proses penalaran yang berusaha menghubungkan dua proposisi (pernyataan) yang berlainan untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi yang merupakan proposisi yang ketiga. – Silogisme hipotetis adalah semacam pola penalaran deduktif yang mengandung hipotese. – Silogisme disjungtif atau silogisme alternatif, dinamakan seperti ini karena proposisi mayornya merupakan sebuah proposisi alternatif, yaitu proposisi yang mengadung kemungkinan-kemungkinan atau pilihan-pilihan.. – Entimem, yang berasal dari kata kerja enthymeisthai yang berarti “simpan dalam ingatan”. – Rantai deduksi, merangkaikan beberapa bentuk silogisme yang tertuang dalam bentuk-bentuk yang informal

B. Induktif

Induksi memiliki pengertian yaitu menurunkan suatu kesimpulan, penulis harus mengumpulkan bahan-bahan atau fakta-fakta terlebih dahulu.

Penalaran Induktif pada dasarnya terdiri dari tiga macam yaitu :

1. Generalisasi adalah proses penalaran berdasarkan pengamata atas sejumlah gejala(data) yang bersifat khusus, serupa,sejenis yang disusun secara logis dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Macam-macam generalisasi :

a. Generalisasi sempurna Adalah generalisasi dimana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Contoh: sensus penduduk

b. Generalisasi tidak sempurna Adalah generalisasi dimana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki.

Contoh: Sebagian Masyarakat Indonesia menyukai transportasi Udara.

Generalisasi juga bisa dibedakan dari segi bentuknya ada 2 (Gorys Keraf, 1994 : 44-45), yaitu :

1. Tanpa Loncatan Induktif Sebuah generalisasi bila fakta-fakta yang diberikan cukup banyak dan menyakinkan, sehingga tidak terdapat peluang untuk menyerang kembali. Misalnya, untuk menyelidiki bagaimana sifat-sifat orang Indonesia pada umumnya, diperlukan ratusan fenomena untuk menyimpulkannya.

Contoh : Sari suka makan bakso.Louise suka makan bakso. Arisuka makan bakso. Dapat disimpulkan bahwa ketiga anak tersebut sukamakan bakso.

2. Dengan Loncatan Induktif Generalisasi yang bersifat loncatan induktif tetap bertolak dari beberapa fakta, namun fakta yang digunakan belum mencerminkan seluruh fenomena yang ada. Fakta-fakta tersebut atau proposisi yang digunakan itu kemudian dianggap sudah mewakili seluruh persoalan yang diajukan.

Contoh : Niko suka bermain gitar. Ria suka bermain piano. Nina suka bermain biola. Dapat disumpulkan bahwa anak-anak komplek Pelita suka bermain alat musik.

Sumber : Keraf, Gorys. 1982. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia

KARANGAN ILMIAH DAN NON ILMIAH

1. KARYA ILMIAH

Dalam Pembahasan Buku “Menulis Karya Ilmiah” Karya Etty Indri diterangkan bahwa Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis-metodis dan menyajikan fakta umum serta ditulis menurut metedologi penulisan yang benar. Karya ilmiah ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-kata teknis dan didukung fakta Karya ilmiah, suatu tulisan yang didalamnya membahas suatu masalah. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyedikan, pengamatan, pengumpulan data yang dapat dari suatu penelitian,baik penelitian lapangan, tes labolatorium ataupun kajian pustaka.

Berikut ini adalah syarat-syarat karya ilmiah :

– Karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran.

– Keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. – Alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi.

– Karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur: kata, angka, tabel, dan gambar, yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur.

– Karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandungdalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan.

– Karya tulis ilmiah terdiri dari serangkaian narasi (penceritaan), eksposisi (paparan), deskripsi (lukisan) dan argumentasi (alasan). 1. Karya Ilmiah Pendidikan Karya Ilmiah pendidikan digunakan untuk tugas meresume pelajaran, serta persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan,

karya ilmiah terdiri dari :

1. Paper ( Karya Tulis)

2. Pra Skripsi

3. Skripsi

4. Thesis dan,

5. Desrtasi.

 

2. Karya Ilmiah Penelitian

Karya ilmiah penelitian terdiri dari:

1. Makalah seminar

2. Laporan hasil penelitian

3. Jurnal Penelitian

2. KARYA NON ILMIAH

Karya non ilmiah sangat bervariasi topic dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung fakta umum, ditulis berdasarkan fakta pribadi, umumnya bersifat subyektif, gaya bahasanya bias konkret atau abstrak, gaya bahasanya formal dan popular.

Karya non ilmiah bersifat :

1. Emotif : kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi.

2. Persuasif: penilaian fakta tanpa bukti. Bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berfikir pembaca dan cukup informative.

3. Deskriptif : pendapat pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif.

4. Kritik tanpa dukungan bukti.

Macam-macam Karya Non-ilmiah :

a. Cerpen. Suatu bentuk naratif fiktif. Cerita pendek yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang.

b. Dongeng. Merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata, diakhir cerita biasanya mengandung pesan moral.

c. Roman. Adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau ganjaran yang isinya melukisnya perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing- masing.

d. Novel. Sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif, biasanya dalam bentuk cerita.

e. Drama. Adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh actor.

Ciri-ciri Karya Non-ilmiah Biasanya Bersifat

1. Non Teknis Konkrit :Informatif, bernada populer, imajinatif,dll

2. Teknis Umum :Informatif,umum, tidak untuk kepentingan pribadi,masalah secara umum,tidak ada ajakan emosional,konkrit,dll.

3. Abstrak normal :Informatif, umum, non teknis,Tidak untuk kepentingan pribadi, populer,dll.

4. Spesifik Historis : spesifik,sumber sejarah, bahasa dan susunan formal,dll.

5. Emotif : sedikit informasi, tidak sistematis,dll

6. Persuasif : cukup informatif, penilaian fakta tidak dengan bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca,dll

7. Deskriptif : Informasi sebagian imajinatif dan subyektif,pendapat pribadi, nampaknya dapat dipercaya.

8. Kritik : Tanpa dukungan bukti :tidak memuat informasi spesifik,

Sumber : Indry, Etty.Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Gramedia

 

METODE ILMIAH

Metode Ilmiah adalah proses kegiatan ilmiah (pengumpulan dan penyusunan bahan tulisan) ini meliputi :

a. Studi kepustakaan Untuk membuat karya ilmiah, langkah awal yang harus dilakukan adalah studi kepustakaan. Namun, sebelum melakukan studi pustaka, kita menentukan topik apa yang kira-kira akan kita teliti. Kita bisa mencari berbagai sumber bacaan dari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang ada. Sesudah menemukan berbagai pustaka yang sesuai dengan topik yang akan diteliti, kita mulai merangkum inti tulisan (annotated bibliography) dari tiap kepustakaan. Dalam membuat anotasi pustaka, sebaiknya data-datanya ditulis lengkap : – Nama pengarang, tahun terbit, judul tulisan/buku, nama penerbit, kota penerbit, edisi keberapa. Bila ada kutipan, diambil dari halaman berapa. – (untuk jurnal) nama pengarang, tahun terbit, judul karangan, nama jurnal, nomor, volume, dan nomor halaman harus disebutkan secara lengkap dan benar.

b Perumusan ide/ permasalahan, yang merupakan bagian dari pengantar Perumusan masakah yang baik harus diberi konteks sebelum masalah dipaparkan dan alasan penelitian dikemukakan. Yang dimaksud konteks disini adalah penggambaran latar belakang sampai timbulnya permasalahan. Perumusan permasalahan memuat alasan mengapa penelitian perlu dilakukan, dan biasanya dikemukakan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan.

c. Perumusan hipotesis Hipotesis dirumuskan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan hasil penelitian yang diharapkan. Menurut (Loeke, Spirduso,dan Silverman, 1987; dalam Rudestam & Newton, 1992), hipotesis yang baik harus : o Bebas dari kedwiartian (arti ganda) o Mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih o Berimplikasi tes empirik

d. Perumusan hasil yang diharapkan dan analisis statistik Perumusan hasil yang diharapkan dan analisis statistik dibuat dalam proposal/ usulan penelitian. Hal ini berguna untuk mempersiapkan, memperbaiki, menambah, dan mengurangi variabel yang akan dikumpulkan selama penelitian. Sebaiknya perumusan hasil yang diharapkan dan analisis statistik dilakukan dengan membuat tabel-tabel. Hal ini akan membantu format pengumpulan data dan pemasukan data ke komputer sebagai data base yang akan diolah lebih lanjut Sumber : Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis; PPM Jakarta. LAPORAN ILMIAH Laporan Ilmiah adalah laporan yang disusun melalui tahapan berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode ilmiah yang sudah disepakati oleh para ilmuwan (E.Zaenal Arifin,1993). Dan menurut Nafron Hasjim & Amran Tasai (1992) Karangan ilmiah adalah tulisan yang mengandung kebenaran secara obyektif karena didukung oleh data yang benar dan disajikan dengan penalaran serta analisis yang berdasarkan metode ilmiah.

1.1. Masalah yang dibahas dalam tulisan ilmiah dapat berupa : a. Hasil penelitian. b. Hasil pengamatn. c. Pengalaman nyata. d. Hasil pemikiran.

1.2. Jenis Laporan Ilmiah.

a. Laporan Lengkap (Monograf). Menjelaskan proses penelitian secara menyeluruh. Teknik penyajian sesuai dengan aturan (kesepakatan) golongan profesi dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Menjelaskan hal-hal yang sebenarnya yang terjadi pada setiap tingkat analisis. Menjelaskan (juga) kegagalan yang dialami,di samping keberhasilan yang dicapai. Organisasi laporan harus disusun secara sistamatis (misalnya :judul bab,subbab dan seterusnya,haruslah padat dan jelas).

b. Artikel Ilmiah. Artikel ilmiah biasanya merupakan perasan dari laporan lengkap. Isi artikel ilmiah harus difokuskan kepada masalah penelitian tunggal yang obyektif. Artikel ilmiah merupakan pemantapan informasi tentang materi- materi yang terdapat dalam laporan lengkap.

c. Laporan Ringkas (Summary Report). Laporan ringkas adalah penulisan kembali isi laporan atau artikel dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dengan bahasa yang tidak terlalu teknis (untuk konsumsi masyarakat umum).

1.3. Sistematika Laporan Ilmiah.

a. Judul.

b. Daftar Isi.

c. Prakata.

d. Pendahuluan.

e. Teks Pokok dalam Tubuh Karangan.

f. Pengutipan.

g. Referensi.

h. Catatan Kaki.

i. Tabel,Grafik,Bagan,dan Gambar.

j. Bibliografi.

k. Lampiran.

l. Indeks.

Sumber : Bahasa Indonesia yang Lugas dalam Lapisan Teknis, karangan : E. Zaenal Arifin, penerbit : Akademika Presindo Jakarta

 

RANCANGAN USULAN PENELITIAN

Cara paling mudah untuk menjelaskan metodologi adalah berdasarkan kronologi penelitian. Akan tetapi teknologi belum tentu harus diikuti, terutama bila ada metode yang berhubungan yang harus dijelaskan bersama-sama (Day, 1979). Yang perlu diingat, apapun metodologi penelitian yang kita pakai, harus kita paparkan. Dalam menjelaskan metodologi penelitian, kita harus memperhatikan reliabilitas dan validitas. Reliabilitas adalah kemampuan mengukur untuk mendapatkan hasil-hasil yang konsisten. Sedangkan validitas menunjukkan bahwa ukuran pada dasarnya mengukur apa yang pokok-pokok untuk diukur (Rudestam & Newton, 1992). UNSUR POKOK

RANCANGAN USULAN PENELITIAN

Rancangan usulan penelitian untuk disertasi sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Bagian Awal

a. Judul penelitian yang direncanakan akan dilakukan.

b. Identitas penyusun rancangan.

c. Tanggal pengajuan rancangan ke Program Pascasarjana.

• Bagian Utama Bagian utama meliputi :

a. Rasional dari judul yang dipilih.

b. Perumusan masalah, telaah pustaka dan penelitian terdahulu.

c. Tujuan dan kegunaan penelitian. d. Kerangka pemikiran teoritis.

e. Rancangan hipotesis, jika dipakai.

f. Metode penelitian.

g. Hasil yang diharapkan dan masalah yang diantisipasi.

h. Jadwal penelitian.

2. Bagian Akhir

a. Daftar pustaka sementara.

b. Daftar riwayat hidup penyusun rancangan.

ISI RANCANGAN USULAN PENELITIAN

A. Bagian Awal

1. Judul Judul rancangan usulan penelitian diketik dengan huruf kapital. Judul hendaklah cukup ekspresif menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti.

Di bawah judul ditulis kalimat : Rancangan Usulan Penelitian Untuk Disertasi

2. Identitas Penulis Nama : hanya huruf-huruf pertama yang diketik dengan huruf Kapital.

3. Tanggal Pengajuan, ditulis :

• Bagian Utama

1. Perumusan Masalah Dalam rancangan usulan penelitian untuk disertasi, unsur pokok perumusan masalah ini mempunyai peranan lebih penting dari unsur-unsur pokok lain. Didalam perumusan masalah inilah akan terlihat kesiapan akademik penyusunan rancangan usulan penelitian itu.

Unsur pokok perumusan masalah ini sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Penjelasan mengenai mengapa masalah yang dikemukakan dalam rancangan usulan penelitian untuk disertasi itu dipandang menarik, penting dan perlu diteliti.

b. Beberapa bukti bahwa masalah tersebut belum ada jawaban atau pemecahan yang memuaskan.

c. Letak masalah yang akan diteliti itu dalam konteks permasalahan yang lebih besar. 2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Dalam fasal tujuan dan kegunaan penelitian ini disebutkan secara spesifik tujuan-tujuan apa yang dirancangkan akan dicapai dalam penelitian itu dan kegunaan apa yang akan diperoleh dari penelitian yang dirancangkan.

3. Kerangka Pemikiran Teoritis Fasal kerangka pemikiran teoritis memuat garis-garis besar pemikiran teoritis, termasuk telaah pustaka yang akan menuntun penyusun dalam membangun teori yang akan disajikan dan diuji dalam rangka penyusunan disertasi.

4. Hipotesis Hipotesis, jika ada, hendaklah dirumuskan dengan tepat dan jelas dalam kalimat berita (kalimat deklaratif) tentang sikap ilmiah yang diambil terdapat masalah yang hendak diteliti.

5. Metode Penelitian Pasal metode penelitian memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pendekatan dan bentuk/cara yang dipakai untuk meneliti.

b. Penjelasan tentang populasi serta rancangan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

c. Metode pengumpulan data dan alat pengambil data yang akan digunakan.

d. Bahan-bahan yang akan dipakai, kalau ada.

e. Alat-alat perlengkapan yang akan dipakai, kalau ada.

f. Teknik atau model analisis yang akan dipakai.

g. Rancangan aturan-aturan untuk menerima atau menolak hipotesis.

6. Jadwal Penelitian Jadwal penelitian dibuat secara cermat, dengan mempertimbangkan kelayakannya.

Jadwal penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

a. Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan. b. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing tahap, dinyatakan dalam satuan bulan. c. Rincian kegiatan untuk tahap masing-masing. Bagian Akhir 1. Daftar Pustaka Penulisan daftar pustaka didasarkan atas pustaka yang telah dijadikan sumber dalam penyusunan rancangan usulan penelitian. Tujuan utama penyajian daftar pustaka adalah memberi informasi mengenai bagaimana orang dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan dalam rancangan usulan penelitian. Hal-hal yang perlu disebutkan dalam daftar pustaka adalah seperti disebutkan dibawah ini :

a. Untuk buku :

1. Nama penulis

2. Tahun penerbitan

3. Judul buku

4. Nama penerbit

5. Tempat penerbitan.

 

b. Untuk jurnal :

1. Nama penulis

2. Tahun penerbitan

3. Judul tulisan

4. Nama jurnal

5. Jilid ( dan nomor )

6. Halaman.

c. Untuk sumber pustaka lain dapat digunakan pedoman yang lazim.

d. Cara menulis pustaka dan artikel sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Daftar Riwayat Hidup Daftar riwayat hidup (bio-data, curriculum vitae) penyusun rancangan usulan penelitian memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Nama lengkap dan derajat akademik

b. Tempat dan tanggal lahir

c. Pangkat dan jabatan

d. Riwayat pendidikan tinggi e. Karya ilmiah

f. Pertemuan ilmiah yang dihadiri dan g. Penghargaan ilmiah, bila ada.

Peranan Teknologi Informasi dalam Ketahanan Nasional

Teknologi telekomunikasi dan informasi membuat komunikasi antar-manusia di berbagai belahan dunia dapat berjalan dengan cepat dan real time. Informasi bergerak dengan leluasa dan tidak ada satu negara pun yang dapat membendung informasi dari luar. Intinya muncul kekaburan batas-batas negara (borderless) dan semakin menyatunya dunia dengan resiko munculnya saling ketergantungan antar-negara (interdependensi). Keadaan ini disebut dengan globalisasi, yaitu ketika dunia menjadi sebuah desa global (global village) yang memperpendek jarak dan interaksi manusia di berbagai belahan bumi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat pada era globalisasi. Semua negara sudah merasakan dampak dari globalisasi tersebut. Globalisasi telah menyebar keseluruh dunia dengan hasil teknologi yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia dan menimbulkan perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan hubungan antar bangsa ini yang lebih banyak dikendalikan oleh negara-negara maju, serta hubungan kerja sama yang terus meningkat sehingga terasa kurang seimbang. Belakangan, masyarakat dunia juga menghadapi berbagai krisis yang diakibatkan oleh terkurasnya sumber energi dan sumber makanan dunia yang menggenapi krisis ekonomi yang makin mengglobal. Krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi, bahkan krisis air menjadi ancaman yang tidak boleh disepelekan. Negara-negara yang tidak memperhatikan ketahanan pangan dan ketahanan lainnya akan mudah terpuruk menjadi bangsa yang lemah dan tergantung dari bangsa lain.

Teknologi Informasi, dapat diartikan menjadi teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel). Teknologi Informasi ini bisa diterapkan di berbagai bidang, baik itu olahraga, hukum, agama bahkan ketahanan nasional.
Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional disini tidak hanya meminta kita untuk bertahan atau mempertahankan kemerdekaan kita dari segala macam bentuk penjajahan, namun kita juga dituntut untuk terus berusaha mencapai Tujuan Nasional Bangsa Indonesia. Disinilah peran teknologi informasi berfungsi, selain juga dari faktor masyarakatnya sendiri.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) adalah kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia yang harus dipelihara dan dikembangkan serta didayagunakan sepenuhnya secara efektif untuk pelaksanaan Pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing nasional yang kokoh menuju Tujuan nasional. Pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan Iptek dalam Pembangunan nasional dapat mengalami ATHG (Ancaman, tantangan, Hambatan, Gangguan) yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, sehingga dapat mengganggu pelaksanaan Pembangunan nasional menuju tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itulah ketahanan Iptek perlu selalu ditingkatkan, agar gerak langkah pemanfaatan, penguasaan, dan pengembangan Iptek dalam Pembangunan nasional berjalan sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diyakini bahwa kemampuan dan ketangguhan Iptek suatu bangsa adalah salah satu unsur penting bagi Ketahanan nasional yang perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dan proporsional dalam rangka proses pensejahteraan rakyat.

Maka dalam pencapaian Keberhasilan pengembangan teknologi yang mampu menunjang tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaruh Globalisasi memungkinkan ketergantungan antar negara dalam semua aspek kehidupan akan semakin kuat. Pengembangan dan penguasaan teknologi canggih yang menjadi karakteristik utama tidaklah mudah untuk dikuasai dalam waktu yang singkat.

2. Keberhasilan program penguasaan teknologi nasional sangat ditentukan pula oleh peran pemerintah pada sisi pendanaan. Peran pemerintah sebagai sumber pendanaan pada saat ini dan masa mendatang bagi pengembangan dan penguasaan teknologi sangat diperlukan.

3. Dalam upaya mempercepat proses penguasaan teknologi melalui pola kerjasama dengan mitra asing, maka dapat dilakukan melalui kerjasama teknik antar negara berkembang, pemanfaatan forum-forum internasional (GNB dan D-8), kerjasama bilateral antar negara sedang berkembang, dan pembentukan pilot project di bidang kedirgantaraan.

4. Perkembangan teknologi pada umumnya akan membawa implikasi hukum pada penggunanya, terutama bila kepentingan strategis para pengguna mengalami konflik antara satu dengan yang lainnya.

 

PERANAN BAHASA INDONESIA DALAM PENULISAN ILMIAH

PERANAN BAHASA INDONESIA DALAM PENULISAN ILMIAH

 

Sejarah telah mencatat bahwa Bahasa Indonesai sebagai bahasa pemersatu seluruh komponen bangsa Indonesia – ingat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928-. Dan merupakan ciri dan identitas kita sebagai suatu bangsa di muka bumi ini. Sehingga pemakaian Bahasa Indonesia secara baku harus meliputi segala bidang termasuk dalam penulisan ilmiah.Penulisan ilmiah yang harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baku antara lain :
–    Disertasi
–    Tesis
–    Skripsi
–    Laporan Praktikum
–    Makalah
–    Kertas kerja
Dalam hal penulisan ilmiah seperti tersebut di atas, kita perlu memperhatikan beberapa hal penting yang akan kita tuangkan dalam tulisan ilmiah tersebut, yaitu :
–    Singkat, jelas, dan bermakna.
–    Berkesatuan.
–    Komunikatif dan berkaidah bahasa yang benar.
Dan untuk memenuhi ketentuan semua itu kita harus beroedoman pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia dan pemakaian kata harus sesuai dengan Kamis Bahasa Indonesia (KBI) yang berlaku.

Dari sisi ejaan, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :
–    Struktur kalimat.
–    Penulisan kata (kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata majemuk, kata ganti, kata depan, partikel, singkatan, kata serapan, angka, dan lambang bilangan).
–    Diksi.
–    Pemakaian huruf (capital, miring, diftong, dan gabungan konsonan).
–    Pengistilahan.
–    Tanda baca.
–    Pemenggalan kata.
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemakaian Bahasa Indonesia yang baku dan benar adalah syarat mutlak dalam   penulisan ilmiah.

Teknik Menulis Ilmiah
Bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah mempunyai fungsi yang sangat penting, karena bahasa merupakan media pengungkap gagasan penulis. Bahasa yang digunakan dalam tulisan ilmiah adalah bahasa Indonesia ilmiah.
Bahasa Indonesia yang digunakan didalam tulisan ilmiah ternyata tidak selalu baku dan benar, banyak kesalahan sering muncul dalam tulisan ilmiah.

Bahasa Tulis Ilmiah
Bahasa tulis ilmiah merupakan perpaduan ragam bahasa tulis
dan ragam bahasa ilmiah.

Ciri Ragam Bahasa Tulis :
(1) Kosa kata yang digunakan dipilih secara cermat,
(2) Pembentukan kata dilakukan secara sempurna,
(3) Kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap, dan
(4) Paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu.

Ciri Ragam Bahasa Ilmiah :
CENDEKIA, LUGAS, JELAS, FORMAL, OBYEKTIF, KONSISTEN,
BERTOLAK DARI GAGASAN, SERTA RINGKAS DAN PADAT.

Teknik Menulis Ilmiah
Formal
Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat
formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat
dilihat pada lapis kosa kata, bentukan kata, dan kalimat.

Kata Formal : wanita, daripada, hanya, membuat, dipikiran, bagaimana, matahari
Kata Non-formal : Wanita, Ketimbang, Cuma, Bikin, Dipikirin, Gimana, Mentari

Kata Ilmiah Teknis : Modern, Alibi, Argumen, Informasi, Sinopsis, Urine
Kata Ilmiah Populer : Maju, Alasan, Bukti, Keterangan, Ringkasan, Air kencing

Bentukan Kata bernada

Formal : Menulis, Mendengarkan, Mencuci, Bagaimana, Mendapat, Tertabrak, Pengesahan
Non-formal : Nulis, Dengarkan, Nyuci, Gimana, Dapat, Ketabrak, Legalisir

Kalimat formal dalam tulisan ilmiah dicirikan oleh:
(1) kelengkapan unsur wajib (subyek dan predikat)
(2) ketepatan penggunaan ata fungsi atau kata tugas
(3) kebernalaran isi
(4) tampilan esei formal.
Sebuah kalimat dalam tulisan ilmiah setidak-tidaknya memiliki subyek dan predikat.

Teknik Menulis Ilmiah
Obyektif
Sifat obyektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata.
Contoh:
Daun tanaman kedelai yang mengalami khlorosis kiranya disebabkan oleh kekurangan unsur nitrogen.
Teknik Menulis Ilmiah
Konsisten
Unsur bahasa, tanda baca, dan istilah, sekali digunakan
sesuai dengan kaidah maka untuk selanjutnya digunakan secara
konsisten.
Contoh:
Untuk mengatasi bahaya kelaparan pada musim kemarau 2001, masyarakat dihimbau untuk menghemat penggunaan beras dengan sistem diversifikasi pangan dan menggalakan kembali
lumbung desa.

Bertolak dari Gagasan
Bahasa ilmiah digunakan dengan orientasi gagasan. Pilihan kalimat yang lebih cocok adalah kalimat pasif, sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari.
Contoh:
Penulis menyimpulkan bahwa hifa cendawan pembentuk mikoriza yang berasosiasi dengan akar tanaman mampu membantu tanaman untuk menyerap unsur hara fosfor dan nitrogen.

Kesalahan Umum Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Tulisan Ilmiah
Kesalahan pemakaian bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah pada umumnya berkaitan dengan:
(1) kesalahan penalaran,
(2) kerancuan
(3) pemborosan
(4) ketidaklengkapan kalimat,
(5) kesalahan kalimat pasif
(6) kesalahan ejaan, dan
(7) kesalahan pengembangan paragraf.

Kesalahan Penalaran
Kesalahan penalaran yang umum terjadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kesalahan penalaran intra-kalimat dan antar-kalimat.
Contoh:
Kegiatan penelitian di bidang ilmu hortikultur akan meningkatkan kesadaran mahasiswa akan
pentingnya persatuan dan kesatuan.

Kerancuan
Kerancuan terjadi karena penerapan dua kaidah atau lebih. Kerancuan dapat dipilah atas kerancuan bentukan kata dan kerancuan kalimat.
Contoh:
Memperlihatkan dari melihatkan dan memperlihat Memperdengarkan dari mendengarkan dan memperdengar Memperdebatkan dari memperdebat dan mendebatkan Memperjadikan dari menjadikan dan memperjadi Memperlebarkan dari melebarkan dan memperlebar Mempertinggikan dari mempertinggi dan meninggikan dan lain sebagainya dari dan lain-lain serta dan sebagainya

Pemborosan
Pemborosan terjadi apabila terdapat unsur yang tidak berguna dalam penggunaan bahasa.
Contoh:
Parameter percobaan yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan terdiri dari dua parameter, yaitu parameter utama dan parameter penunjang.

Ketidaklengkapan Kalimat
Sebuah kalimat dikatakan lengkap apabila setidak-tidaknya mempunyai pokok (subyek) dan penjelas (predikat).
Contoh:
Penelitian yang dilakukan menghasilkan teknologi baru tentang sistem pertanian organik.

Kesalahan Kalimat Pasif
Kesalahan pembentukan kalimat pasif yang sering dilakukan oleh penulis karya tulis ilmiah adalah kesalahan pembentukan kalimat pasif yang berasal dari kalimat aktif intransitif.
Contoh:
Berbagai kesalahan departemen teknis dalam kuartal pertama tahun 2001 berhasil diungkap melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
Pertanyaan yang dapat diajukan adalah siapa yang berhasil ? Benarkah yang berhasil adalah berbagai kesalahan departemen teknis ?

Kesalahan Ejaan
Bahasa Indonesia telah mempunyai kaidah penulisan (ejaan) yang telah dibakukan, yaitu Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau lebih dikenal dengan istilah EYD.

Pemisahan kata yang tidak dapat berdiri sendiri :
Salah : Pasca Sarjana, Pasca Panen, Usaha Tani,
Benar : Pascasarjana, Pascapanen, Usahatani

Gabungan kata yang mungkin menimbulkan salah
penafsiran :
Salah Penafsiran : Alat pandang dengar, Bersama anak isteri, Buku sejarah baru
Benar : Alat pandang-dengar, Bersama anak-isteri, Buku sejarah-baru

Kata jadian berimbuhan gabung depan dan belakang ditulis serangkai :
Kurang benar : Memberi tahukan, Dilipat gandakan, Dinon-aktifkan
Benar : Memberitahukan, Dilipatgandakan, Dinonaktifkan

Teknik Menulis Ilmiah
Penggunaan huruf kapital pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa; berbeda dengan pada huruf pertama yang menunjuk tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah
Kurang benar : Bangsa Indonesia, Suku Madura
Benar : bangsa Indonesia, suku Madura

Bedakan dengan :
hari Kartini — Hari Kartini
hari Raya Idhul Fitri — Hari Raya Idhul Fitri

Kata hubung antar kalimat
Kurang benar : Oleh sebab itu kami…, Namun hal itu…, Untuk itu saudara…
Benar : Oleh sebab itu, kami ……… , Namun, hal itu ……….. , Untuk itu, saudara ……..

Penulisan lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu kata atau dua kata
Kurang benar : Menonton 3 kali, Tigaratus ekor ayam, ½ bagian keuntungan
Benar : Menonton tiga kali, 300 ekor ayam, Setengah bagian keuntungan

Penulisan lambang bilangan dan singkatan pada
awal kalimat
Kurang benar : 15 orang berhasil, 250 orang tamu
Benar : Limabelas orang berhasil, Duaratus limapuluh orang tamu

Penulisan unsur serapan
Bahasa asli : Analisis, Chromosome, Technique, Quality
Kurang benar : Analisa, Khromosom, Tehnik, Kwalitas
Benar : Analisis, Kromosom, Teknik, Kualitas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Older Entries